<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)"^^ . "Peraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan\r\nPerkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi mengatur mengenai pedoman\r\nbagi Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana dengan subjek hukum\r\nkorporasi salah satunya tindak pidana korupsi. Mengingat Peraturan Jaksa Agung\r\ntersebut masih tergolong baru, maka perlu dilakukan penelitian dengan\r\npermasalahan: Bagaimanakah implementasi penanganan perkara pidana korupsi\r\ndengan subjek hukum korporasi? Apakah faktor-faktor penghambat implementasi\r\nPeraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan\r\nPerkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.\r\nPendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan\r\nyuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan\r\ndata sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan\r\nresponden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi\r\nlapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa\r\nimplementasi penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi\r\ndi Kejaksaan Negeri Bandar Lampung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan\r\nPeraturan Jaksa Agung No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan\r\nPerkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi. Hal ini dikarenakan kurangnya\r\njaksa penuntut umum dan kurangnya pemahaman Jaksa mengenai tindak pidana\r\nkorporasi. Sehingga dalam proses penanganan perkara pidana korupsi oleh\r\nkorporasi belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Jaksa Agung No.\r\n028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek\r\nHukum Korporasi. Faktor penghambatnya adalah kurangnya pengaturan\r\nmengenai tindak pidana korupsi oleh korporasi. Fasilitas yang tersedia masih\r\nkurang, kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat masih rendah.\r\n Mashuril Anwar\r\nFaktor penghambat yang dominan dalam penanganan perkara pidana korupsi\r\ndengan subjek hukum korporasi adalah petugas itu sendiri, dikarenakan\r\nkurangnya kuantitas serta kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana korupsi\r\ndengan subjek hukum korporasi.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah: Kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung,\r\nperlu diadakan pelatihan/training bagi para jaksa yang menangani perkara pidana\r\nkorupsi oleh korporasi. Kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dalam\r\ntuntutan terhadap perkara pidana korupsi oleh korporasi yang berbadan hukum,\r\nperlu dituntut pula pertanggungjawaban korporasi itu sendiri bukan hanya\r\npengurusnya, sebaiknya dalam penanganan perkara pidana korupsi dengan subjek\r\nhukum korporasi kedapnnya lebih terbuka kepada publik. Kedepannya lebih\r\nmengoptimalkan peran intelejen kejaksaan dan peran ahli dalam penanganan\r\nperkara pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi. Kemudian perlu menjalin\r\nkerjasama yang lebih intensif dengan BPKP Provinsi Lampung dalam memantau\r\nlaporan keuangan korporasi sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana\r\nkorupsi oleh korporasi.\r\nKata Kunci: Perkara, Korupsi, Korporas"^^ . "2019" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1512011016"^^ . "MASHURIL ANWAR"^^ . "1512011016 MASHURIL ANWAR"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (File PDF)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014\r\nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA\r\nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI\r\n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #58469 \n\nIMPLEMENTASI PERATURAN JAKSA AGUNG NO. 028/A/JA/10/2014 \nTENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA \nKORUPSI DENGAN SUBJEK HUKUM KORPORASI \n(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDAR LAMPUNG)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .