%A 1512011309 Muhammad Aziz Al Khairi
%T PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU ABORSI
AKIBAT PERKOSAAN
(KAJIAN TERHADAP PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN
REPRODUKSI)
%X Aborsi merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 346 KUHP (diancam 4 tahun
penjara), yang menjadi legal secara hukum dengan syarat daurat medis atau
kehamilan akibat perkosaan yang diatur didalam PP No. 61 Tahun 2014 (tentang
Kesehatan Reproduksi). Maka berlaku asas lex posteriori derogate legi priori
(peraturan baru dapat mengesampingkan peraturan lama). Permasalahan dalam
skripsi ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku aborsi akibat
perkosaan dan apakah faktor penghambat penerapan aborsi akibat perkosaan sesuai
dengan PP No. 61 Tahun 2014.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.
Metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data
yaitu analisis kualitatif. Narasumber yaitu Kanit Perlindungan Perempuan dan
Anak pada Kepolisian Resort Kota Metro serta Sekretaris Provinsi pada Komisi
Nasional Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Korban perkosaan tidak
dapat dikenakan ancaman pidana apabila melakukan aborsi dikarenakan alasan
pemaaf dari daya paksa (overmacht) perkosaan dan alasan pembenar didalam Pasal
31 Ayat (1) huruf (b) PP No. 61 Tahun 2014. Terdapat dua faktor penghambat
dalam penerapan legalisasi aborsi korban perkosaan yaitu masih kurangnya
sosialisasi dan kebudayaan yang menolak adanya aborsi.
Saran dalam penelitian ini adalah: Negara harus lebih memperhatikan dalam
memberikan cara menyelesaikan masalah, apabila cara tersebut melanggar ham
lebih baik digunakan cara lain, aborsi bukan satu-satunya cara dalam
menyelesaikan trauma psikologis korban perkosaan. Dalam penerapan legalisasi
aborsi korban perkosaan para Penegak Hukum dapat memberikan sosialisasi aturan
Muhammad Aziz Al Khairi
aborsi korban perkosaaan secara menyeluruh, kedepannya masyarakat paham dan
mengerti serta membuka pikiran bahwa aborsi tetap dapat dilakukan dengan syarat
tertentu.
Kata Kunci: Aborsi, Korban Perkosaan, Pertanggungjawaban Pidana
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints58486