%0 Generic
%A M. REGA, 1412011281
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:58497
%I FAKULTAS HUKUM
%T PERSPEKTIF PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN  TINDAK PIDANA TERORISME
%U http://digilib.unila.ac.id/58497/
%X Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan internasional yang membahayakan  keamanan dan perdamaian dunia serta merupakan pelanggaran berat terhadap hak  asasi manusia, terutama hak untuk hidup masyarakat. Upaya pencegahan  terorisme tidak dapat mengabaikan peran masyarakat luas dan lingkungan sosial,  mengingat terorisme hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.  Pendekatan masalah dalam penelitian dan pembahasan ini adalah dengan  menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data  dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data  dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Setelah data terkumpul  kemudian dianalisis secara deskrptif kualitatif untuk mendapatkan suatu  kesimpulan.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perspektif peran masyarakat dalam  upaya pencegahan tindak pidana terorisme terdiri dari peran normatif, peran ideal  dan peran faktual. Peran normatif terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang  Dasar 1945 “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan  dan keamanan negara, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan  melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat oleh Tentara Nasional Indonesia  dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat  sebagai kekuatan pendukung dan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik  Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kamtibnas “keamanan dan  ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu  prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka  tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan,  ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung  kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat  dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran  hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Peran ideal disini seharusnya Kepolisian dan BNPT lebih melibatkan masyarakat  dalam upaya pencegahan terorisme melalui pemberdayaan dengan membangun  kemitraan (partnership building), membangun kepedulian masyarakat,  menciptakan kolaborasi antar organisasi masyarakat sipil, mensosialisasikan  teknik deteksi dini terhadap pencegahan terorisme. Sedangkan Peran faktual  dalam rangka pencegahan terorisme adalah seharusnya masyarakat dapat lebih  berperan aktif terkait pencegahan tindak pidana dengan peningkatan kemampuan  dan kepekaanmasyarakat dengan melaporkan hal-hal yang dianggap  mencurigakan di lingkungan sekitar dan lebih memperhatikan dan mengenali  tetangga di tempat tinggal masing-masing. Peran serta masyarakat dibutuhkan  dalam hal memutus ideologisasi yang menyimpang, mendeteksi keberadaan  teroris, deteksi dini. Faktor penghambat dari peran serta masyarakat dalam upaya  pencegahan tindak pidana terorisme ada 4 faktor yaitu faktor hukum, faktor  penegak hukum, .faktor sarana prasarana, faktor masyarakat. Saran dalam skripsi ini yaitu pemerintah khususnya legislatif hendaknya  menambahkan kata wajib dalam Undang-Undang Terorisme No 5 Tahun 2018. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam upaya pencegahan tindak pidana  terorisme. Penegak hukum hendaknya melibatkan masyarakat dalam deteksi dini  pencegahan tindak pidana terorisme.  Kata kunci: perspektif, peran masyarakat, pencegahan terorisme