%0 Generic
%A NUR SETIAWAN, 1412011321
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:58501
%I FAKULTAS HUKUM
%T IMPLEMENTASI STANDARD MINIMUM RULES FOR THE TREATMENT  OF PRISONERS TERHADAP WARGA BINAAN DALAM  LEMBAGA PEMASYARAKATAN  (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung)
%U http://digilib.unila.ac.id/58501/
%X Pelaksanaan Pembinaan Petugas Lembaga Pemasyarakatan dan sebagai aparat  pemerintah sekaligus sebagai pranata hukum, aparat pembina harus dapat menjaga  keseimbangan dan memberikan perlakuan yang sama atau adil terhadap sesama  warga binaan. Instansi atau Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan  tugasnya harus memperhatikan sisi kemanusiaan karena warga binaan merupakan  bagian dari masyarakat yang haruslah secara wajar diperhatikan hak–haknya  terutama bagi warga binaan yang telah selesai menjalani masa hukumannya dan  siap kembali kemasyarakat. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah  Bagaimanakah Implementasi Standard Minimum Rules For The Treatment Of  Prisoners Terhadap Warga Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas I  Bandar Lampung dan Apakah faktor penghambat dalam Mengimplementasikan  Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners Terhadap Warga  Binaan Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung.  Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan  secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri dari  Kepala Bagian Pembinaan, Kepala Bagian Kesehatan, Warga Binaan, dan  Akademis Hukum Pidana Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan  dengan studi perpustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan  cara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan  bahwa, (1) Implementasi Standard Minimum Rules Of The Treatment For  Prisoners dilakukan dengan cara meratifikasikan ke dalam bentuk UndangUndang yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  agar sesuai dengan keadaan yang ada di Indonesia. Dalam  pengimplementasiannya sudah sesuai dengan undang-undang dan peraturanperaturan yang berlaku di Indonesia sehingga apa yang menjadi cita-cita dalam  pembinaan tersebut tercapai.  Nur setiawan  (2) Faktor Penghambatan yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar  Lampung adalah: Faktor perundang-undangannya atau hukumnya sendiri, yaitu  belum membedakan proses pembinaan antara warga binaan tindak pidana umum  dengan tindak pidana khusus. Faktor penegak hukum, yaitu kurangnya petugas  pembina pemasyarakatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Faktor sarana  dan prasarana, yaitu bangunan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak  seimbang dengan jumlah penghuni. Faktor Masyarakat, yaitu masyarakat yang  sulit menerima kehadiran warga binaan ditengah lingkungan masyarakat serta  kurangnya dukungan dari orang-orang terdekat warga binaan. Faktor kebudayaan,  yaitu kurangnya kesadaran diri dari warga binaan untuk mengikuti proses  pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan,  Saran dalam penelitian ini adalah yang pertama Hendaknya Aparat Penegak  Hukum khususnya kepada Aparatur Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan  pembinaan terhadap warga binaan sungguh-sungguh menerapkan Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta undang-undang lainnya  dalam pelaksanaannya, yang kedua Hendaknya Pemerintah memperhatikan apa  yang menjadi kebutuhan bagi warga binaan dan Lembaga Pemasyarakatan agar  warga binaan bisa mengikuti proses pembinaan yang ada di Lembaga  Pemasyarakatan dengan baik dan terhindar dari terjadinya residivis.  Kata kunci : Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners,  Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan.  Implementation founding the correctional officer and as a government apparatus  as well as legal institutions, the guiding apparatus must be able to maintain  balance and give the same treatment or fair a fellow fostered citizens. Correctional  institutions institutions in carrying out their duties must pay attentions to the  human side because the fostered people are part of the community whose rights  should be properly considered especially for fostered citizens who have finished  serving their sentences and are ready to return to community. The problems  discussed in this thesis are how is the implementation of standard minimum rules  for the treatment of prisoners towards fostered residents in Bandar Lampung class  1 penitentiary and what are the inhibiting factors in implementing standard  minimum rules for the treatment of prisoners towards fostered residents in  correctional institutions class 1 Bandar Lampung.  Writing this thesis uses two problem approaches namely juridical normative and  empirical juridical approach. The resource person of this research consisted of the  headof the coaching section, head of health, fostered citizens, academic criminal  law university of lampung. Data collection is done by library study and field  study. Data analysis was carried out in a qualitative manner.  Based on the results of research on discussion a conclusion can be drawn that. (1)  implementation standard minimum rules for the treatment of prisoners done by  ratifying it into the form of the law namely law number 12 of 1995 concerning  correctionalservise to suite the conditions in Indonesia. The implementation is in  accordance with the law and regulations in force in Indonesia so that what is to be  achieved in the development is achieved. (2) inhibitory factor faced by the  correctional institution class 1 Bandar Lampung is the laws factor or the law it self  that is they have not differentiated the fostering process between those fostered by  generalcriminal acts from specific criminal acts from specific criminal acts I am  Nur Setiawan  enforcement factors namely the lack of correctional supervisors in terms of both  quantity and quality. Facilities and infrastructure factors namely buildings in  prison are not balanced with the number of occupants. Community factors,  namely the community that is difficult to accept the presence of fostered people in  the midst of the community and the lack of support form those closest to the  fostered people cultural factors namely the lack of self awareness of fostered  citizens to follow the quidance process in a penitentiary.  The suggestion in this study is that the first one should be law enforcement  officersin particular to the penitentiary. Apparatus in guiding the fostered citizens  really applying law number 12 of 1995 concerning correctional and other laws in  its implementation the second one is that the government should pay attention to  the needs of the fostered citizens and correctional institutions so that fostered  citizens can follow the guidance process in prison properly and avoid recidivist.  Keywords : Standard minimum rules for the treatment of prisoners, fostered  citizens, correctional institution.