@misc{eprints58591, title = {ANALISIS BANTUAN HUKUM TERKAIT PERKARA PIDANA BAGI MASYARAKAT MISKIN OLEH ADVOKAT SEBAGAI OFFICIUM NOBILE (Studi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)}, author = {1542011045 RIKA SARI}, address = {UNIVERSITAS LAMPUNG}, publisher = {FAKULTAS HUKUM}, year = {2019}, url = {http://digilib.unila.ac.id/58591/}, abstract = {Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah salah satu bentuk tindakan dari profesi advokat yang sangat mulia dan merupakan gerakan moral yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia, faktanya, tidak semua advokat menyadari secara moral kewajibannya tersebut. Masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Kondisi ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai luhur dari profesi advokat itu sendiri, dengan adanya hal ini, yang menunjukkan masih bisa ditemukan penyimpangan-penyimpangan dalam prakteknya. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalahmengapa advokat belum menerapkan nilai keadilan dalam menangani perkara pidana yang melibatkan masyarakat miskin, bagaimana dampak Advokat yang belum menerapkan nilai keadilan dalam menangani perkara pidana yang dalam hal ini melibatkan masyarakat miskin serta bagaimana pola/ model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh advokat yang berbasis nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan sociolegal research yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data RIKA SARI primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini pada akhirnya memberikan jawaban bahwa bantuan hukum terkait perkara pidana bagi masyarakat miskin oleh Advokat sebagai officium nobile adalah berupa peran advokat yang memberikan jasa hukum bagi kepentingan klien dan diartikan bahwa advokat menjalankan profesinya sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kode etik dan sumpah advokat. Selain itu Model penanganan perkara pidana terhadap masyarakat miskin oleh Advokat sebagai officium nobile yang berbasis nilai keadilan dengan diterapkannya strategi-stragei yang bersifat konstruktif, yaitu seperti: Perencanaan Legislasi, Kebijakan dan Aktivitas. Saran dari penelitian ini adalah Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah 5 (lima) Tahun. Pembatasan-pembatasan dalam pemberian bantuan hukum di LBH juga harus ditinjau kembali demi menegakkan asas pemberian bantuan hukum seluasluasnya (access to legal counsel) dan asas equality before the law. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Perkara Pidana, Masyarakat Miskin dan Officum Nobile. The provision of legal aid to the poor is one of the actions of the noble profession of advocates and the moral movement that advocates for human rights, in fact, not all advocates are morally aware of their obligations. There are still many deviations found in the provision of legal aid for the poor. This condition is certainly contrary to the noble values of the advocate profession itself, in the presence of this matter, which shows still can be found deviations in practice. The problem studied in this research is why the advocate has not applied the value of justice in handling criminal case involving the poor, how the Advocate impact that has not yet applied the value of justice in handling criminal case which in this case involving the poor and how pattern / model of handling of criminal case against The poor by justice-based advocates. The method used in this research is with socio-legal research approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. The results of this study finally provide the answer that legal assistance related to criminal cases for the poor by the Advocate as officium nobile is the role of advocates who provide legal services for the interests of clients and interpreted that advocates carry out their profession in accordance with RIKA SARI their duties and functions and advocate's oath. In addition, Advocates as officium nobile handling criminal cases against the poor are based on the value of justice by implementing constructive strategies, namely: Planning for Legislation, Policy and Activities. Suggestions from this research are the need for provisions to provide legal assistance to suspects and defendants who are suspected and charged with committing a criminal offense with a criminal penalty under 5 (five) years. The restrictions on the provision of legal assistance in LBH must also be reviewed in order to uphold the principle of providing the widest range of legal assistance (access to legal counsel) and principles of equality before the law. Keywords: Legal Aid, Criminal Cases, the Nobile Poor and Officum.} }