<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI"^^ . "Hukum positif Indonesia memberi kelonggaran untuk melaksanakan\r\nperkawinan poligini dengan memberikan syarat-syarat untuk melaksanakannya.\r\nSalah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan poligini ialah wajib\r\nmengajukan permohonan izin poligini terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.\r\nMajelis Hakim Pengadilan Agama akan mempertimbangkan apakah permohonan\r\nizin poligini tersebut dapat dikabulkan atau ditolak.\r\nJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian\r\nhukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah\r\ndata-data sekunder yang meliputi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.\r\nPengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.\r\nPengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data,\r\nsistematisasi data dan analisis data yang dibahas secara kuliatatif.\r\nHasil dari penelitian ini adalah syarat-syarat dan prosedur poligini terbagi\r\nmenjadi syarat formil dan syarat materil yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun\r\n1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas\r\nUU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP\r\nNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang\r\nPerkawinan. Syarat materil dibagi lagi menjadi syarat alternatif yang didalamnya\r\nberisi alasan poligini, dan syarat kumulatif yang didalamnya berisi syarat bagi\r\nsuami yang hendak berpoligini. Syarat-syarat ini berlaku bagi setiap warga negara\r\nIndonesia termasuk abdi negara yaitu Pegawai Negeri Sipil, hanya saja terdapat\r\npenambahan syarat yaitu bagi PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari\r\natasan atau pejabat. Izin poligini dari Pengadilan Agama sebagai syarat formil\r\nmenentukan eksistensi perkawinan. Pengadilan Agama memutus permohonan\r\nberdasarkan pemenuhan syarat-syarat poligini oleh Pemohon, bukti-bukti dan\r\nketerangan saksi, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan\r\natau tidak, dan menimbang maslahat dan mudharat dari putusan permohonan izin\r\npoligini tersebut.\r\nKata Kunci: Poligini, Syarat, Izin, Pengadilan Agama.\r\n\r\n\r\nIndonesian positive law provides leeway to carry out polygynous\r\nmarriages by providing conditions for carrying out them. One of the conditions\r\nfor carrying out a polygynous marriage is that it is mandatory to apply for a\r\npolygynous permit first to the Religious Court. The Panel of Judges of the\r\nReligious Courts will consider whether the application for a polygyny permit can\r\nbe granted or rejected.\r\nThe type of research used in this research is normative legal research with\r\ndescriptive research type. The data used are secondary data which includes\r\nprimary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is done by\r\nliterature study and document study. Data processing is carried out by examining\r\ndata, data classification, data systematization and data analysis which are\r\ndiscussed qualitatively.\r\nThe result of this research is that the terms and procedures for polygyny\r\nare divided into formal requirements and material requirements as regulated in\r\nLaw Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Law Number 16 of 2019\r\nconcerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage,\r\nCompilation of Islamic Law, and Government Regulation Number 9 of 1975\r\nconcerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The\r\nmaterial conditions are further divided into alternative conditions which contain\r\nthe reasons for polygyny, and cumulative conditions which contain conditions for\r\nhusbands who want to be polygynous. These conditions apply to every Indonesian\r\ncitizen, including state servants, namely civil servants, only that there is an\r\nadditional requirement, namely that civil servants must first obtain permission\r\nfrom their superiors or officials. Permission for polygyny from the Religious\r\nCourts as a formal requirement to determine the existence of marriage. The\r\nReligious Court decides on the application based on the fulfillment of the\r\nrequirements for polygyny by the Petitioner, evidence and testimony of witnesses,\r\nwhether it is contrary to the provisions of the legislation or not, and considering\r\nthe pros and cons of the decision on the application for a polygyny permit.\r\nKeywords: Polygyny, Conditions, Permission, Religious Courts.\r\n"^^ . "2020-06-25" . . . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . . . . . "1652011183"^^ . "FARADILLA ASYATAMA"^^ . "1652011183 FARADILLA ASYATAMA"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - faradilla asyatama.pdf"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - faradilla asyatama.pdf"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN\r\nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN\r\n\r\nPOLIGINI (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #58610 \n\nANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN \nAGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN \n \nPOLIGINI\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .