TY  - GEN
CY  - Universitas Lampung
ID  - eprints58610
UR  - http://digilib.unila.ac.id/58610/
A1  - FARADILLA ASYATAMA, 1652011183
Y1  - 2020/06/25/
N2  - Hukum positif Indonesia memberi kelonggaran untuk melaksanakan
perkawinan poligini dengan memberikan syarat-syarat untuk melaksanakannya.
Salah satu syarat untuk melaksanakan perkawinan poligini ialah wajib
mengajukan permohonan izin poligini terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.
Majelis Hakim Pengadilan Agama akan mempertimbangkan apakah permohonan
izin poligini tersebut dapat dikabulkan atau ditolak.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah
data-data sekunder yang meliputi dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen.
Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, klasifikasi data,
sistematisasi data dan analisis data yang dibahas secara kuliatatif.
Hasil dari penelitian ini adalah syarat-syarat dan prosedur poligini terbagi
menjadi syarat formil dan syarat materil yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan PP
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan. Syarat materil dibagi lagi menjadi syarat alternatif yang didalamnya
berisi alasan poligini, dan syarat kumulatif yang didalamnya berisi syarat bagi
suami yang hendak berpoligini. Syarat-syarat ini berlaku bagi setiap warga negara
Indonesia termasuk abdi negara yaitu Pegawai Negeri Sipil, hanya saja terdapat
penambahan syarat yaitu bagi PNS harus mendapat izin terlebih dahulu dari
atasan atau pejabat. Izin poligini dari Pengadilan Agama sebagai syarat formil
menentukan eksistensi perkawinan. Pengadilan Agama memutus permohonan
berdasarkan pemenuhan syarat-syarat poligini oleh Pemohon, bukti-bukti dan
keterangan saksi, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
atau tidak, dan menimbang maslahat dan mudharat dari putusan permohonan izin
poligini tersebut.
Kata Kunci: Poligini, Syarat, Izin, Pengadilan Agama.


Indonesian positive law provides leeway to carry out polygynous
marriages by providing conditions for carrying out them. One of the conditions
for carrying out a polygynous marriage is that it is mandatory to apply for a
polygynous permit first to the Religious Court. The Panel of Judges of the
Religious Courts will consider whether the application for a polygyny permit can
be granted or rejected.
The type of research used in this research is normative legal research with
descriptive research type. The data used are secondary data which includes
primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection is done by
literature study and document study. Data processing is carried out by examining
data, data classification, data systematization and data analysis which are
discussed qualitatively.
The result of this research is that the terms and procedures for polygyny
are divided into formal requirements and material requirements as regulated in
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Law Number 16 of 2019
concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage,
Compilation of Islamic Law, and Government Regulation Number 9 of 1975
concerning Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The
material conditions are further divided into alternative conditions which contain
the reasons for polygyny, and cumulative conditions which contain conditions for
husbands who want to be polygynous. These conditions apply to every Indonesian
citizen, including state servants, namely civil servants, only that there is an
additional requirement, namely that civil servants must first obtain permission
from their superiors or officials. Permission for polygyny from the Religious
Courts as a formal requirement to determine the existence of marriage. The
Religious Court decides on the application based on the fulfillment of the
requirements for polygyny by the Petitioner, evidence and testimony of witnesses,
whether it is contrary to the provisions of the legislation or not, and considering
the pros and cons of the decision on the application for a polygyny permit.
Keywords: Polygyny, Conditions, Permission, Religious Courts.

PB  - Fakultas Hukum
TI  - ANALISIS HUKUM PERMOHONAN IZIN PADA PENGADILAN
AGAMA SEBAGAI SYARAT PELAKSANAAN PERKAWINAN

POLIGINI
AV  - restricted
ER  -