%0 Generic
%A SONIA SEPTIANA GUSRI, 1512011086
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:58636
%I FAKULTAS HUKUM
%T IMPLEMENTASI HAK TERSANGKA/TERDAKWA MENURUT PASAL  52 KUHAP PADA PERKARA PIDANA DALAM RANGKA MENCARI  KEBENARAN MATERIIL
%U http://digilib.unila.ac.id/58636/
%X Hak berdasarkan Pasal 52 bagi tersangka/terdakwa yang memberikan jaminan  (adanya kebebasan) untuk tidak memberi keterangan yang dapat memberikan atau  merugikan dirinya, sehingga tidak perlu menjawab setiap pertanyaan yang  diajukan kepadanya. Adapun alasan rasional dari hak tersebut, karena sistem  Hukum Acara Pidana yang dianut adalah meletakan pembuktian kepada penuntut  umum (burden of proof) bukan kepada tersangka/terdakwa. Tersangka/terdakwa  dapat saja tidak menjawab pertanyaan atau berdiam diri atas peratanyaan yang  dapat dianggap menjadi alat bukti bagi pemeriksa karena dapat memperberat  tersangka/terdakwa atas keterangan yang diberikan. Berdasarkan latar belakang  tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah  Implementasi Hak Tersangka/Terdakwa Menurut Pasal 52 KUHAP Pada Perkara  Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil dan Faktor apa saja yang  menghambat dan mendukung Hak Tersangka/Terdakwa menurut Pasal 52  KUHAP Pada Perkara Pidana Dalam Rangka Mencari Kebenaran Materiil  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Narasumber terdiri dariHakim  Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa Kejaksaan Tinggi Lampung, Advokat  Lembaga Bantuan Hukum dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  Universitas Lampung. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa  implemtasi Hak Tersangka/Terdakwa di dalam proses komunikasi pengetahuan  antara tersangka/terdakwa dengan penegak hukum jaksa atau hakim di lain pihak  ability atau pengetahuan para pihak terutama terdakwa sangat berperan dalam  usaha untuk mendapkan kebenaran materiil dalam suatu perkara, dikarenakan  kurangnya waktu dan terdapat ketidak seimbangan pengetahuan antara terdakwa  dengan penegak hukum jaksa atau hakim di lain pihak adalah merupakan  kesulitan dalam proses persidangan.Faktorpenghambatnya adalah kurangnya  tingkat ability atau pengetahuan para pihak terutama tersangka/terdakwa sangat  berperan dalam usaha untuk mendapatkan kebenaran materil dalam suatu perkara.  Sonia Septiana Gusri  Adapun saran yang diberikan penulis yaitu penegak hukum (hakim dan jaksa)  diharapkan mempunyai waktu dalam proses komunikasi dengan tersangka atau  terdakwa dari sudut Hak Asasi Manusia untuk meminta keterangan dalam  mencari kebenaran materil dan diharapkan pula perbedaan pengetahuan tentang  hukum antara penegak hukum (hakim dan jaksa) dan tersangka atau terdakwa  tidak dijadikan alat oleh penegak hukum tersebut untuk tidak mendapatkan  kejelasan informasi dari tersangka dalam mencari kebenaran materiiil.  Kemudian Hakim bersifat aktif mencari kebenaran yang menurut fakta yang  sebenarnya, bukan menurut apa yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum  maupun penasihat hukum terdakwa.  Kata kunci: Implementasi, Hak Tersangka/Terdakwa, Perkara Pidana,  Kebenaran Materiil