TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints58640
UR  - http://digilib.unila.ac.id/58640/
A1  - Syahreza Arriatama, 1212011336
Y1  - 2019///
N2  - Pelaksanaan hak dan kewajiban sering kali dapat menimbulkan perselisihan.
Menggunakan hak secara berlebihan dengan tidak diimbangi oleh pelaksanaan
kewajiban yang baik dapat membawa kerugian bahkan dapat menimbulkan tindak
pidana. Sehingga untuk memulihkan hukum maka harus diberikan ancaman
sanksi yang berupa penghukuman. Narapidana yang menjalani masa hukuman di
Lembaga Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak apapun dan
diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan
suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di
dalam Lapas. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana
pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita dan Apakah faktor penghambat
pelaksanaan hak asimilasi narapidana wanita.
Metode yang digunakan di dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris yang
berupa dukungan dari para pakar hukum pidana dan penegak hukum sertta
pembuat Undang Undang untuk mendukung data yuridis normative.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Hui seluruhnya
dilaksanakan di lingkungan lembaga pemasyarakatan, pemberian hak asimilasi
hanya diberikan kepada narapidana tindak pidana umum dan tipikor, program
asimilasi telah dijalankan sesuai prosedur yang diatur dalam Undang-undang.
Faktor yang menghambat pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Way Hui Bandar Lampung antara lain, masyarakat yang
sulit menerima kehadiran narapidana di lingkungannya, lamanya pengurusan
berkas untuk memperoleh izin asimilasi, serta kurangnya lembaga kerjasama
antara pihak Lembaga Pemasyarakatan dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan
asimilasi kerja narapidana.

Adapun saran dari Penulis yaitu: Perlunya perhatian petugas Lapas dalam
pengurusan berkas izin asimilasi agar hasilnya efisien tidak banyak waktu yang
terbuang sehingga tidak merugikan narapidana, dan perlu diadakan sosialisasi
kepada masyarakat sehingga dapat merubah stigma negatif terhadap narapidana
yang berada di lingkungan masyarakat.
Kata kunci : Asimilasi, Narapidana, Wanita
PB  - FAKULTAS HUKUM
TI  - ANALISIS PELAKSANAAN HAK ASIMILASI NARAPIDANA WANITA
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Way Hui Bandar Lampung)
AV  - restricted
ER  -