%A 1612011057 YULIANSYAH
%T ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN TIDAK SAHNYA PENGHENTIAN
PENYIDIKAN OLEH PENYIDIK POLRES WAY KANAN
(Studi Putusan Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra./2019/PN Bbu)
%X Salah satu mekanisme yang disediakan KUHAP dalam menjamin perlindungan
akan hak asasi menusia, ketidakpastian hukum dan keadilan adalah melalui
Praperadilan. Salah satu putusan praperadilan adalah mengabulkan permohonan
penghentian penyidikan sebagai tersangka tindak pidana penyerobotan lahan dan
kerusakan adalah putusan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBu. Permasalahan
penelitian ini adalah : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
putusan tidak sahnya penghentian penyidikan oleh penyidik dalam putusan
praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2019/PN BBu dan Bagaimanakah proses hukum
terhadap tersangka setelah adanya putusan praperadilan Nomor :
1/Pid.Pra/2019/PN BBu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Blambangan
Umpu Kelas II, Kasat Reskrim Polres Way Kanan, Penasehat Hukum dari Pihak
Pemohon dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan
data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan
secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukan: (1) Dasar pertimbangan hakim
terhadap dikabulkannya permohonan praperadilan terhadap penghentian
penyidikan dalam putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBu. Adalah penghentian
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Way Kanan adalah tidak sah,
karena alasan penyidik melakukan penghentian penyidikan karena mengunakan
asas subsideritas dan dihentikan demi hukum namun didalam persidangan
penyidik tidak memberikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada
jaksa/penuntut umum yang telah ditentukan oleh Pasal 109 Ayat (1) KUHAP
adalah salah satu dasar yang dilakukannya penyidikan, sebagaiman dimaksud
dalam Pasal 4 Perkap Nomor: 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana yang kemudian lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 . (2) Setelah adanya putusan praperadilan
Nomor: 1/Pid.Pra/2019/PN BBu hakim memerintah penyidik untuk melanjutkan
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints58659