%0 Generic
%A Zenia Fidia Wati, 1516021083
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2019
%F eprints:59147
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%T IMPLIKASI PAKTA INTEGRITAS PARTAI POLITIK TERHADAP  PENYUSUNAN CALON LEGISLATIF PEMILIHAN UMUM 2019  (Studi pada Partai NasDem, Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan  Karya di Provinsi Lampung)
%U http://digilib.unila.ac.id/59147/
%X Pakta integritas dalam pemilihan umum legislatif menjadi tumpuan dan sebagai  syarat dalam partai politik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui  perbandingan partai yang mematuhi pakta integritas dan yang tidak mematuhi  pakta integritas terhadap penyusunan calon legisltaif pemilihan umum pada Partai  NasDem, PAN dan Partai Golkar. Dengan menggunakan teori dari Katz dan  Crotty (2006) tentang tipologi partai politik yaitu kaukus elit atau partai kader,  partai massa, catch-all atau partai electoralis, partai kartel dan partai firma bisnis.  Selain menggunakan teori tersebut juga menggunakan indikator pakta integritas  sebagai ukuran perbandingan ketiga partai politik. Tipe penelitian ini adalah  deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan melibatkan kader Partai NasDem,  kader PAN, kader Partai Golkar, anggota KPU dan anggota Bawaslu sebagai  narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari Pakta  Integritas Partai NasDem, PAN dan Partai Golkar terhadap penyusunan calon  legislatif pemilihan umum 2019 di Provinsi Lampung yaitu Partai NasDem tidak  mencalonkan anggotanya yang pernah menjadi narapidana dan mematuhi pakta  integritas karena Partai NasDem tidak memberikan toleransi terhadap anggota  partainya yang terlibat kasus apapun dengan memberhentikan anggota tersebut  dari partai, sementara PAN dan Partai Golkar tetap mencalonkan anggotanya yang  mantan narapidana sebagai calon legislatif di Provinsi Lampung. PAN dan Partai  Golkar bisa dikatakan tidak mematuhi pakta integritas, tetapi mereka tetap  mencalonkan anggota mantan narapidana karena ada aturan lain yang  memperbolehkan mantan narapidana dicalonkan pada Peraturan KPU Nomor 14  tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2018 dan Peraturan KPU Nomor 30  tahun 2018.  Kata kunci: Pakta Integritas Partai Politik, Mantan Narapidana, Pemilihan  Legislatif Lampung    Integrity pacts in legislative elections become the foundation and conditions in  political parties. The purpose of this study is to find out the comparison of parties  that obey the integrity pact and who do not obey the integrity pact towards the  preparation of general election legislative candidates in the NasDem, PAN and  Golkar Party. By using the theory from Katz and Crotty (2006) about the typology  of political parties namely elite caucuses or cadre parties, mass parties, catch-all  or electoralis parties, cartel parties and party business firms. In addition to using  the theory, it also uses the integrity pact indicators as a measure of the comparison  of the three political parties. This type of research is despcriptive with a  qualitative approach involving the cadres of the NasDem Party, cadres of PAN,  Golkar Party cadres, KPU members and Bawaslu members as resource persons.  The results of this study indicate that implications of the Integrity Pact of the  Nasdem Party, PAN and Golkar Party for the preparation of the 2019 legislative  candidates in Lampung Province namely the NasDem Party does not nominate  members who have been convicts and do not violate the integrity pact because the  NasDem Party does not tolerate members of the party involved in any case with  dismiss the member from the party, while PAN and the Golkar Party continued to  nominate their former prisoners as legislative candidates in Lampung Province.  PAN and the Golkar Party can be said to violate the integrity pact, but they still  nominate members of ex-prisoners because there are other rules that allow ex- prisoners to be nominated in KPU Regulation Number 14 of 2018, KPU  Regulation Number 21 of 2018 and KPU Regulation Number 30 of 2018.  Keyword: Political Party Integrity Pact, Ex Convict, Legislative Election  Lampung