@misc{eprints59517,
           title = {FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN 
(Studi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat)},
          author = {1416021086 AHMAD SAFTA ADRIAN},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK},
            year = {2019},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/59517/},
        abstract = {This study aimed to determined the function of the DPRD in the implementation of the 
Budget and to find out the supporting factors and obstacles to the functioning of the DPRD 
on the implementation of the Budget in the District of West Tulang Bawang. Sources of 
information in this study were members of the DPRD, Head of Bappeda, Head of BPKAD, 
Irban IV Inspectorate, community leaders and academics with a total of 13 peoples in West 
Tulang Bawang District. The time of the study was conducted from September 2018 to 
January 2019
Data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation with 
qualitative data analysis. The results of this study are: 1) The function of legislation, budget functions, 
and the oversight function of the DPRD on the implementation of the Budget in West Tulang Bawang 
District has been effective. 2) a. Supporting factors: There is a legal umbrella and partnership 
relationship, the DPRD has a commitment to support accountable and credible budgets, the DPRD has 
the authority to form Regional Regulations, involve the community, provide complaints and criticism, 
SKPD supports transparency in supporting the budget and provides LSM and Inspectorate support. b. 
Inhibiting factors: low community participation in participating in the Musrenbang and recess so that 
the priority of community needs is not channeled, in addition there is a bargaining position in the 
APBD discussion, which means a draft Regional Regulation on Regional Budgets submitted by 
Regional Governments, usually has a relatively very short deadline, making it difficult for the Board
to carry out evaluations, in detail regarding the draft Concept of Regional Regulations concerning 
Regional Budgets submitted by the Regional Government.
Key Words: DPRD, Legislation, Budget, Supervision and APBD
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran dan 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat fungsi DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran 
di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah anggota 
DPRD, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Irban IV Inspektorat, tokoh mayarakat dan 
akademisi berjumlah 13 orang di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Waktu penelitian 
dilaksanakan pada bulan September 2018 sampai dengan bulan Januari 2019. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan 
dokumentasi dengan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Fungsi 
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan DPRD terhadap terhadap pelaksanaan 
Anggaran di Kabupaten Tulang Bawang Barat telah berjalan efektif. 2) a. Faktor pendukung: 
Adanya payung hukum dan hubungan kemitraan, DPRD memiliki komitmen untuk 
menciptakan anggaran ayang akuntabel dan kredibel, DPRD memegang kekuasaan 
membentuk Peraturan Daerah, melibatkan publik, menyediakan kontak pengaduan kritik dan 
saran, SKPD telah bersikap transparan dalam mengelola anggaran serta adanya dukungan 
LSM dan Inspektorat b. Faktor penghambat: rendahnya partisipasi masyarakat dalam 
mengikuti Musrenbang dan reses sehingga prioritas kebutuhan masyarakat kurang 
tersalurkan, selain itu adanya tawar-menawar dalam pembahasan APBD, artinya draft 
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, biasanya 
memiliki batas waktu yang relatif sangat pendek, sehingga sulit bagi Dewan untuk 
melakukan evaluasi, secara rinci terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
yang diajukan oleh Pemerintah Daerah
Kata Kunci: DPRD, Legislasi, Anggaran, Pengawasan dan APBD
}
}