The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA
Jaksa pada dasarnya merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Jaksa Penuntut Umum memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia.. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, dengan narasumber penelitian yaitu Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka menunjukan bahwa (1) Peranan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan manusia (traficking) adalah melaksanakan penuntutan setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik kepolisian. Kejaksaan menunjuk seorang jaksa untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian hasil penelitiannya diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari). Hasil penyidikan yang telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan Negeri. Dalam hal ini Kajari menerbitkan surat penunjukan Penuntutan Umum. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan selesai kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri. (2) Faktor-faktor yang menghambat peranan jaksa penuntut umum dalam penanganan perkara tindak pidana erdagangan manusia (traficking) adalah : (1)Faktor Pembuktian yaitu Sulitnya menghadirkan saksi dalam persidangan tindak pidana perdagangan orang dikarenakan adanya ancaman dan intimidasi dari terdakwa terhadap saksi korban serta adanya rasa malu untuk hadir dipersidangan, (2) Faktor penegak hukum yang menghambat peranan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan manusia (traficking) adalah Windy Astria Penyidik sering tidak dapat memenuhi petunjuk penuntut umum ataupun petunjuknya sulit dimengerti penyidik, sehingga menyebabkan berkas perkara bolak-balik penuntut umum ke penyidik dan sebaliknya, (3) Faktor masyarakat yang menghambat peranan Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan manusia (traficking) adalah adanya ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia (traficking). Saran dalam penelitian ini adalah (1) Institusi kejaksaan disarankan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga penegak hukum lainnya dalam upaya penanggulangan tindak pidana traficking. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama tersebut maka diharapkan tindak pidana traficking ini akan dapat diantisipasi dan diminimalisasi di masa yang akan datang, (2)Kejaksaan disarankan untuk meningkatkan profesionalisme kerja secara lebih optimal dalam upaya penggulangan tindak pidana traficking, baik pada tahap penuntutan maupun pelaksanaan putusan pengadilan, (3) Masyarakat disarankan untuk membantu tugas-tugas kejaksaan di lapangan, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila terdapat hal-hal yang berpotensi terjadinya tindak pidana perdagangan orang.
PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (File PDF)
PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (Other)
HTML Summary of #6009 PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA