<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL "^^ . "Hukum Pidana Adat Lampung sebagai kearifan lokal masyarakat Lampung telah\r\nditerapkan sebelum kemerdekaan RI. Keberlakuannya meredup seiring\r\nditerapkannya sistem penegakan hukum pidana. Padahal hukum pidana adat\r\nLampung diyakini lebih mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang\r\nbermanfaat karena lebih berkearifan lokal dibanding hukum pidana. Penelitian\r\ndisertasi ini memakai pendekatan penelitian hukum non-doktrinal dengan\r\npendekatan sosio-legal (socio-legal research) dan kajian hukum kritis (critical\r\nlegal studies) yang mengandalkan hukum yang berkearifan lokal. Prosedur\r\npengumpulan data dengan mengedepankan studi wawancara dengan sejumlah\r\nnarasumber yang representatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum\r\nPidana dan Sistem Penegakan Hukum Pidana Adat Lampung masih hidup dan\r\nberkembang di masyarakat Lampung, khususnya di lingkungan masyarakat\r\nLampung yang masih memegang dan mempertahankan teguh adatnya. Hukum\r\nPidana Adat Lampung dipandang lebih berbasis kearifan lokal, akan tetapi\r\nkeberadaan dan kejayaannya semakin meredup seiring dengan diberlakukannya\r\nhukum pidana dan sistem penegakan hukum pidana; Urgensi refungsionalisasi\r\nhukum pidana adat Lampung dalam hukum pidana, baik meliputi hukum pidana\r\nmateriel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana dipandang sebagai\r\nhukum pidana yang paling tepat dan paling sesuai dengan jiwanya masyarakat\r\nLampung yang mampu mewujudkan kebenaran dan keadilan yang didasarkan\r\npada nilai Piil Pesenggiri; Fungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam\r\nsistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lokal yang meliputi politik\r\nhukum fungsionalisasi hukum pidana adat Lampung berbasis kearifan lokal yang\r\nmencakup uraian mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta\r\npidana dan pemidanaan dan bentuk fungsionalisasi berbasis kearifan lokal247\r\nberupa Kitab Kuntara Raja Niti dan Cepalo. Tentunya, dalam koridor asas\r\nberlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat dalam skema payung\r\nperaturan perundang-undangan hukum pidana dan sub-payung peraturan daerah\r\nsebagai dasar pembinaan dan penyelenggaraan peradilan pidana adat (living law)\r\nyang semakin tumbuh-berkembang di masing-masing daerah di Indonesia, tidak\r\nterkecuali di Lampung.\r\n\r\nKata kunci: Refungsionalisasi, hukum pidana adat Lampung, sistem penegakan \r\n hukum pidana, adat Lampung, kearifan lokal. \r\n\r\nThe Lampung Customary Criminal Law as the local wisdom of the Lampung\r\npeople has been applied before the independence of the Republic of Indonesia. Its\r\nvalidity dims as the criminal law enforcement system is implemented even tough\r\nLampung customary criminal law is believed to be more capable of realizing\r\nuseful truth and justice because it is more local wisdom than criminal law. This\r\ndissertation research uses a non-doctrinal legal research approach with a sociolegal\r\n\r\nresearch approach and critical legal studies that rely on laws with local\r\nwisdom. The procedure for collecting data is by prioritizing an interview study\r\nwith a number of representative sources. The results showed that the Criminal\r\nLaw and the Lampung Customary Criminal Law Enforcement System are still\r\nalive and thriving in the Lampung community, especially in the Lampung\r\ncommunity who still hold and maintain their customs. The Lampung Customary\r\nCriminal Law is seen as more based on local wisdom, but its existence and glory\r\nare getting dimmer along with the enactment of criminal law and the criminal law\r\nenforcement system; The urgency of the re-functionalization of Lampung\r\ncustomary criminal law in criminal law, both covering material criminal law,\r\nformal criminal law, and criminal law enforcement is seen as the most appropriate\r\ncriminal law and most in accordance with the soul of the Lampung people who\r\nare able to realize truth and justice based on the values of Piil Pesenggiri ;\r\nFunctionalization of Lampung customary criminal law in the criminal law\r\nenforcement system based on local wisdom which includes legal politics of\r\nfunctionalization of Lampung customary criminal law based on local wisdom\r\nwhich includes descriptions of criminal acts, criminal responsibility and criminal\r\nand sentencing and forms of functionalization based on local wisdom in the form\r\nof the Kuntara Raja Niti Script and Cepalo. Of course, within the corridor of the\r\napplication of criminal law according to time and place in the umbrella scheme of\r\ncriminal law legislation and sub-umbrella regional regulations as the basis for\r\nfostering and administering customary criminal justice (living law) which is\r\ngrowing and developing in each region in Indonesia, Lampung is no exception.\r\n\r\nKeywords: Re-functionalization, Lampung customary criminal law, enforcement \r\n system of criminal law, Lampung customs, local wisdom.\r\n "^^ . "2022-03-22" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . " 1832011001"^^ . "Dwi Putri Melati"^^ . " 1832011001 Dwi Putri Melati"^^ . . . . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (File PDF)"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (File PDF)"^^ . . . "DISESTASI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "REFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG\r\nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \r\nBERBASIS KEARIFAN LOKAL (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #60116 \n\nREFUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA ADAT LAMPUNG \nDALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA \nBERBASIS KEARIFAN LOKAL \n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .