TY  - UNPB
ID  - eprints60571
UR  - http://digilib.unila.ac.id/60571/
A1  - DILLA JANU ISTANTI, 1826021017
Y1  - 2021/11/12/
N2  - Resolusi konflik Papua melalui berbagai kebijakan belum mampu
mengantarkan Papua menuju kondisi damai. Penelitian ini bertujuan
menawarkan pendekatan berbeda dalam resolusi konflik Papua melalui
pemikiran Habermas dengan menggunakan thetheory of communicative
action. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui critical
discourse analysis Norman Fairclough. Gagasan utama pemikiran Habermas
menitikberatkan pada komunikasi intersubjektif dan mengkritisi komunikasi
instrumental dalam mencapai sebuah kesepakatan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemerintah masih kerap melakukan penyelesaian
konflik Papua dengan menggunakan komunikasi instrumental. Praktik
diskursifyang muncul masih memperlihatkan dominasi kekuasaan dalam
penyelesaian konflik. Hal ini terlihat dari pidato presiden yang secara tegas
memerintahkan TNI Polri untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok

separatism dalam merespon konflik akibat penyerangan para pekerja Trans-
Papua dan pers release resmi pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud

MD yang menetapkan KKB Papua sebagai terorisme. Resolusi konflik yang
dilakukan belum sampai pada titik komunikatif. Tindakan komunikatif yang
digagas Habermas melalui komunikasi intersubjektif dapat menjadi
alternatif penyelesaian konflik Papua.
Kata kunci : communicaive action, resolusi konflik, Papua.

Resolution of the Papuan conflict through various policies has not been able to
bring Papua to a peaceful condition. This study aims to offer a different approach
in Papua conflict resolution through Habermas's thinking by using the theory of
communicative action. The research method used is qualitative through the
critical discourse analysis of Norman Fairclough. The main idea of Habermas's
thinking focuses on intersubjective communication and criticizes instrumental
communication in reaching an agreement. The results of the study show that the
government still often resolves the Papuan conflict by using instrumental
communication. The emerging discursive practice still shows the dominance of
power in conflict resolution. This can be seen from the president's speech which
explicitly ordered the TNI and Polri to pursue separatist groups in response to the
conflict due to attacks by Trans-Papuan workers and the government's official
press release through the Coordinating Minister for Political, Legal and Security
Affairs Mahfud MD which declared the Papuan KKB as terrorism. Conflict
resolution has not yet reached a communicative point. The communicative action
initiated by Habermas through intersubjective communication can be an
alternative for resolving the Papuan conflict.
Keywords: communicaive action, conflict resolution, Papua
PB  - Universitas Lampung
M1  - masters
TI  - PERSFEKTIF KRITIS JURGEN HABERMAS DALAM RESOLUSI
KONFLIK SEPARATISME PAPUA MELALUI CRITICAL DISCOURSE

ANALISYS
AV  - restricted
EP  - 1826021017
ER  -