TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG
ID  - eprints60598
UR  - http://digilib.unila.ac.id/60598/
A1  - SELLA MUSTIKA ALZUMAIZAH, 1752011033
Y1  - 2021///
N2  - Putusan serta merta yakni putusan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan
terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun putusan
tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap hal ini diatur dalam Pasal 181
HIR/Pasal 191 RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta
Merta dan Putusan Provisionil, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang
Permasalahan Putusan serta merta dan Provisionil. Hakim diberikan kewenangan
untuk mengabulkan dan memutus putusan serta merta, dengan memperhatikan
syarat-syarat dan batasan yang ada. Penelitian ini akan mengkaji posisi kasus,
pertimbangan hukum Majelis Hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan dari
Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn tentang
dikabulkannya putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad).
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
hukum normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa posisi kasus perkara Putusan Nomor
08/Pdt.G/2015/PN.Sdn mengenai sengketa hak milik atas tanah yakni Penggugat
melakukan gugatan baru terhadap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa
milik Penggugat berdasarkan pada Putusan Nomor 23/Pdt/1993/PT.TK.
Dikarenakan putusan yang dihasilkan terdahulu hanya bersifat declaratoir dan
tidak dapat dilakukannya eksekusi maka Penggugat harus mengajukan gugatan
baru untuk mengambil alih tanah tersebut dan mengajukan putusan serta merta
berdasarkan putusan yang dihasilkan terdahulu yang telah berkekuatan hukum
tetap sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 181 HIR/Pasal 191 Rbg
sebagai salah satu syarat penjatuhan putusan serta merta.

Alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di dalam putusan
Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, tentang dikabulkannya gugatan penggugat dengan
serta merta adalah berdasarkan terpenuhinya salah satu syarat dikabulkannya
putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 181 HIR/ Pasal 191 RBg yakni
adanya bukti surat putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan Hukum
tetap (in kracht van gewijsde).
Akibat hukumyang ditimbulkan terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn
yakni terdapat pelaksanaan putusan/penerapan eksekusi terlebih dahulu terhadap
obyek sengketa walaupun ada upaya hukum yang diajukan, timbulnya kepastian
hukum terhadap hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa dan
terciptanya keadilan bagi Penggugat.
Kata Kunci : Analisis Hukum, Putusan Serta Merta.
An immediatly exucatble judgement is a decision whose implementation can be
implemented first, even though there is an appeal or cassation even though the
decision has no permanent power, this is regulated in article 181 HIR / article 191
RBg and SEMA Number 3 of 2000 concerning immediate and provisionile
decisions, SEMA No. 4 of 2001 concerning issues of immediate and provisionil
decisions. The Judge is given the authority to implement the decision immediately
but must pay attention to the existing conditions and limitations. This research
will discuss how the position of the case is, the legal considerations of the Panel
of Judges and the legal consequences of Decision Number 08/Pdt.G/ 2015/PN.Sdn
regarding the immediate granting of the verdict (uitvoerbaar bij vorraad).
This type of research used in this research is normative legal research. The type of
research used in this research is descriptive. The approach to the problem used in
this study is a normative legal approach. The data analysis was done qualitatively.
The results of this study explain that the position of the case of Decision Number
08/Pdt.G/2015/PN.Sdn regarding the dispute over land ownership rights, namely
the Plaintiff filed a new lawsuit against the Defendant who still controls the
disputed land belonging to the Plaintiff based on Decision Number 23/Pdt/1993
/PT.TK. Due to the decision made earlier that was only declaratory in nature and
could not be executed, the Plaintiff had to file a new lawsuit to take over the land
and file a decision immediately based on the decision made earlier which had
permanent legal force in accordance with the conditions stipulated in Article 181
HIR/Article 191 Rbg as one of the conditions for imposing a decision
immediately.
The reason for the consideration of the Panel of Judges in deciding the case in the
decision Number 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, regarding the immediate granting of the
plaintiff's claim is based on the fulfillment of one of the conditions for the

immediate granting of the decision as regulated in Article 181 HIR/Article 191
RBg namely the evidence of a previous court decision that has permanent legal
force (in kracht van gewijsde).
The legal consequences arising from Decision Number 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn are
that there is a prior execution of the decision/implementation of the object of the
dispute even though there are legal remedies proposed, the emergence of legal
certainty over ownership rights and control over the land of the object of dispute
and justice for the Plaintiff.
Keywords: Legal Analysis, Immediatly Exucatble Judgement.
PB  - FAKULTAS HUKUM 
TI  - ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA

NOMOR:08/Pdt.G/2015/PN.Sdn TENTANG DIKABULKANNYA

PUTUSAN SERTA MERTA
(Uitvoerbaar bij voraad)
AV  - restricted
ER  -