@misc{eprints60636,
           title = {DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
BERSYARAT BERUPA PELAYANAN MASYARAKAT
TERHADAP ANAK PELAKU PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu)},
          author = {1712011157 M. AFFAN RIZKY},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2021},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/60636/},
        abstract = {
Pemberlakukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk
memberikan pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, melalui dua
jenis sanksi berupa tindakan dan pidana. Salah satu sanksi pidana yang dapat
diterapkan adalah pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula halnya dengan
Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu, di mana majelis hakim
menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku
pencurian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan

masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Kbu? (2) Bagaimanakah penerapan restorative justice dalam pidana

bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada
Putusan Nomor: 10/Pid.Sus Anak/2019/PN.Kbu?
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.
Narasumber terdiri dari Hakim Anak Pengadilan Negeri Kotabumi dan Dosen
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan
dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara
kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat terhadap anak
pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu adalah
ketentuan Pasal 71 Ayat (I) huruf b bahwa salah satu sanksi pidana pokok yang
dapat dikenakan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana adalah pidana
pelayanan masyarakat. Pidana ini dijatuhkan sebagai bentuk tindakan terhadap
anak yang melakukan tindak pidana, sehingga dengan pidana tersebut diharapkan
anak dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kesalahan di kemudian
hari. (2) Penerapan restorative justice dalam pidana bersyarat berupa pelayanan

masyarakat terhadap anak pelaku pencurian pada Putusan Nomor: 10/Pid.Sus-
Anak/2019/PN.Kbu dilaksanakan hakim berdasarkan adanya pemberian maaf dari

pihak korban atas permohonan maaf yang diajukan oleh anak pelaku tindak pidana.
Pidana pelayanan masyarakat dipilih hakim sebagai upaya pembinaan tehadap

anak, agar menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak melakukan tindak pidana
setelah selesai menjalani pidana tersebut.
Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Agar semua Hakim anak di Indonesia dalam
memutus perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan
yang telah diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga
terhadap anak yang dapat diupayakan pembinaan tidak perlu dijatuhi pidana penjara
atau kurungan badan. (2) Agar proses restorative justice dapat dilaksanakan oleh
semua aparat penegak hukum yang menangani perkara anak, agar perkara anak
yang seharusnya dapat diupayakan penyelesainya di luar jalur pidana dapat
dilakukan sejak awal sehingga tidak perlu diproses sampat tahap pengadilan.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pidana Bersyarat, Pelayanan
Masyarakat}
}