@misc{eprints60731,
           title = {ANALISIS KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP TINDAK PIDANA

PENCURIAN DATA PRIBADI DI DUNIA MAYA
(ANALISIS UU ITE DAN RUU PDP)},
          author = {1612011101 ACHMAD IBRAHIM WIJAYA},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2021},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/60731/},
        abstract = {UU ITE adalah salah satu regulasi yang mengatur perlindungan data walau tidak
secara khusus, dijadikan landasan hukum terhadap tindak pidana pencurian data
pribadi. RUU PDP sebagai ius constituendum yang mengatur perlindungan data
pribadi secara khusus diharapkan mampu menjawab kebutuhan subtansi hukum
dalam menindak pencurian data pribadi. (1) Bagaimana kebijakan formulasi terhadap
tindak pidana pencurian data pribadi menurut UU ITE \& RUU PDP? (2)Apa saja
faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian data pribadi?
Pendekatan masalah dalam penellitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan
yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.
Narasumber penelitian terdiri dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Lampung Komisi I, PNS Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Lampung, dan Akademisi Fakultas Hukum Provinsi Lampung. Sedangkan
pengolahan data yang diperbolehkan dengan cara identifikasi data, klasifikasi data,
dan sistematisasi data. Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan
penarikan kesimpulan menggunakan metode induktif
Hasil penelitian ini menunjukan : (1) Formulasi UU ITE tidak mengatur pencurian
data secara khusus, definisi data pribadi yang terlalu sempit, tidak ada pengaturan
terhadap percobaan dan pengulangan tindak pidana pencurian data pribadi serta
lemahanya mitigasi risiko pencurian data. Formulasi RUU PDP mengatur secara rinci
mengenai definisi data pribadi dan sanksi terhadapnya, namun tidak memuat
mengenai percobaan dan pengulangan tindak pidana pencurian data pribadi dan
pemberian sanksi pidana denda bagi pelaku penciurian data pribadi, termasuk
pemberatan denda terhadap korporasi pelaku pencurian data pribadi. RUU PDP
merumuskan fungsi pengawas data pribadi di perusahaan sekaligus lembaga yang
mensupervisi pengawas data pribadi itu sendiri. (2) Hambatan yang ditemui dalam

ii
penegakan hukum tindak pidana pencurian data adalah factor subtansi hukum yakni
eencurian data pribadi tidak diatur secara khusus dan hanya menjerat pelaku yang
melakukan intersepsi illegal. Faktor penegak hukum, yakni kurangnya penyidik pada
bidang cybercrime yang juga menangani kasus pencurian data pribadi di tingkat
Kementerian dan Dinas Komunikasi dan Informatika, kurangnya jumlah personel
penyidik Cybercrime. Faktor Masyakarat yakni kurangnya kesadaran
Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Kebijakan formulasi tindak pidana pencurian
data pribadi \& regulasi lain yang mengatur tentang keamanan informasi elektronik
dan dokumentasi elektronik yang didalamnya terdapat data pribadi, hendaknya lebih
komprehensif dan memiliki unsur-unsur yang dibutuhkan dalam undang-undang yang
ideal (2) menciptakan regulasi regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan
data pribadi dan sanksi terhadap pelaku pencurian data pribadi, melakukan sosialisasi
untuk meningkatkan kesadaran keamanan data bagi masyarakat, membentuk lembaga
yang tugasnya mengawas pengelola data dalam menjalankan aktifitasnya, serta
peningkatan kualitas pendidikan dan kuantitas penyidik Cyber Crime.

Kata kunci : Analisis, Kebijakan Formulasi, Pencurian Data Pribadi, Dunia

Maya}
}