@misc{eprints60813,
           title = {DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN
PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN Tjk)},
          author = {1712011218 Philipus Gomos Purba},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2021},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/60813/},
        abstract = {Hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan Narkotika harus
mempertimbangkan didalam Pasal 103 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang
berisi Hakim yang memeriksa Perkara Pencandu Narkotika dapat memutus untuk
memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan
melalui Rehabilitasi jika pencandu bersalah melalukan tindak pidana Narkotika
atau Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan
dan atau perawatan melalui Rehabilitasi jika pencandu narkotika tersebut tidak
terbukti melakukan bersalah melalukan tindak pidana. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah 1) Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam
memberikan putusan pidana Narkotika pelaku penyalaghunaan narkotika Studi
Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN Tjk? dan 2) Faktor apa yang menghambat
hakim dalam tidak memberikan putusan Rehabilitasi terhadap penyalahgunaan
Narkotika?
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data
yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan
dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah
kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan (1) Dasar Pertimbangan Hakim
Dalam Hal Penjatuhan Pidana tanpa Memberikan Rehabilitasi berdasarkan
Putusan No.280/Pid.Sus/2020/PN Tjk adalah hakim mempertimbangkan dari
peristiwa bahwa terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, putusan
pertimbngan dari berbagai aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis.
Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah dari Pasal 184 Ayat (1) KUHP
yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, barang bukti serta
keterangan terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
Sedangkan untuk pertimbangan yang bersifat non yuridis berupa sikap-sikap
terdakwa dalam proses persidangan tersebut, serta faktor usia dan tanggungjawab.
(2) Faktor yang menghambat hakim dalam tidak memberikan putusan rehabilitasi
terhadap penyalahgunaan narkotika adalah adanya stigma negatif masyarakat
terhadap seorang hakim. Seringkali seseorang yang berprofesi sebagai hakim

mendapatkan tekanan dalam menentukan sanksi pidana yang dianggap tidak adil.
Saran peneliti adalah kepada majelis hakim yang memutus perkara khususnya
untuk perkara penyalahgunaan Narkotika lebih mempertimbangkan tindakan
rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bukan pengedar dan
lebih. Di karenakan agar pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat sembuh
dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara baik
dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Selain itu kepada masyarakat yang
berspekulasi negatif terhadap hakim, untuk kedepannya diharapkan agar tidak
memberikan tekanan-tekanan terhadap hakim karena prespektif atau pandangan
negatif terhadap hakim merupakan sebuah tekanan tersendiri bagi seorang hakim.
Adanya bebas dari tekanan dan kekuasaan yang merdeka dalam mengambil
sebuah keputusan merupakan suatu ciri negara hukum yang baik.
Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Putusan, Pidana Penjara, Narkotika.
}
}