<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY"^^ . "Dalam upaya Pembaharuan hukum pidana, Negara sedang melakukan upaya\r\nuntuk melakukan pengkodifikasian terhadap peraturan perundang-undangan dan\r\nperaturan pemerintah yang ada di Indonesia, termasuk ketentuan tindak pidana\r\npencucian uang dan peraturan khusus tentang jasa keuangan illegal yang\r\nmerupakan modus operandinya berasal dari dana tidak sah. Permasalahan dalam\r\nskripsi ini adalah 1) Bagaimanakah kebijakan pencegahan Tindak Pidana\r\nPencucian Uang oleh jasa Financial technology di Indonesia dan 2) Mengapa\r\nperlu pengaturan pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh jasa Financial\r\ntechnology.\r\nMetode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, data\r\nyang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan\r\ndengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah\r\nkualitatif.\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukkan (1) Kebijakan pencegahan tindak\r\npidana pencucian uang melalui financial technology dalam hukum postif saat ini\r\ndilakukan dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang\r\nPihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian\r\nUang yang dikeluarkan oleh Pemerintah telah mengakomodir keseluruhan aspek\r\ndalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada fintech\r\npembayaran, diantaranya Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 08\r\nTahun 2010 yang mengatur secara rinci tentang pencegahan dan pemberantasan\r\ntindak pidana pencucian uang. (2) FinTech di Indonesia semakin berkembang\r\nseiring dengan kemajuan teknologi, khusus dibidang teknologi keuangan.\r\n\r\nIndonesia menjadi salah satu negara yang berinisiatif untuk menerapkan langkah-\r\nlangkah pencegahan penyalahgunaan FinTech untuk TPPU dengan merujuk pada\r\n\r\nThe FATF Recommendations. Keseriusan Indonesia ini dapat dilihat dari adanya\r\nUndang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Undang-Undang ITE,\r\nPOJK P2P Lending. Keseluruhan peraturan-peraturan ini telah mewajibkan setiap\r\n\r\nii\r\n\r\npenyelenggara FinTech di Indonesia untuk menerapkan program APU guna\r\nmencegah dan memberantas pencucian uang. Pemerintah mengeluarkan PP\r\nNomor 61 tahun 2021 terkait Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan\r\nPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Saran, Pemerintah perlu\r\nmemperluas cakupan pihak pelapor dalam rangka pencegahan tindak pidana\r\npencucian uang dengan menambahkan perusahaan penyedia situs jual beli online.\r\nTidak hanya memperluas tetapi membuat aturan teknis yang berkaitan dengan hal\r\ntersebut. Pemerintah perlu bersinergi dengan berbagai lembaga terkait khususnya\r\npihak kepolisian, karena beberapa kasus pencucian uang yang telah terungkap\r\ndiawali dengan terungkapnya tindak pidana asal yang dilakukan oleh pelaku.\r\nDisamping itu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika\r\nmemblokir penyedia fintech pembayaran yang beroperasi secara ilegal, karena\r\ndapat digunakan untuk melakukan pencucian uang dan tentunya dapat merugikan\r\nmasyarakat yang menggunakan fintech itu sendiri. Pemerintah wajib untuk terus\r\nmemantau dan mengevaluasi pencegahan tindak pidana pencucian uang di\r\nIndonesia khusunya pada fintech, dengan membuat aturan-aturan baru yang terus\r\nupdate agar semakin sempit celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan\r\npencucian uang.\r\nKata Kunci: Kebijakan, Pencegahan Pencucian Uang, Financial Technology.\r\nIn an effort to reform the criminal law, the State is making efforts to codify\r\nexisting laws and government regulations in Indonesia, including provisions for\r\nmoney laundering and special regulations on illegal financial services, which are\r\nthe modus operandi of illegal funds. The problems in this thesis are 1) What is the\r\npolicy of preventing Money Laundering by Financial technology services in\r\nIndonesia and 2) Why is it necessary to regulate the prevention of Money\r\nLaundering by Financial technology services.\r\nThe research method uses a normative and empirical juridical approach, the data\r\nused are secondary data and primary data. The study was carried out with\r\nliterature studies and field studies, the data analysis used was qualitative.\r\nThe results of the research and discussion show (1) The policy of preventing\r\nmoney laundering through financial technology in positive law is currently\r\ncarried out by implementing Government Regulation Number 61 of 2021\r\nconcerning Reporting Parties in the Prevention and Eradication of Money\r\nLaundering Crimes issued by the Government has accommodated all aspects In\r\npreventing the occurrence of money laundering crimes in payment fintech, among\r\nothers, the Government issued Law Number 08 of 2010 which regulates in detail\r\nthe prevention and eradication of money laundering crimes. (2) FinTech in\r\nIndonesia is growing in line with technological advances, especially in the field of\r\nfinancial technology. Indonesia is one of the countries that took the initiative to\r\nimplement measures to prevent the misuse of FinTech for money laundering by\r\nreferring to The FATF Recommendations. Indonesia's seriousness can be seen\r\nfrom the Law on Prevention and Eradication of Money Laundering, the ITE Law,\r\nPOJK P2P Lending. All of these regulations have required every FinTech\r\nprovider in Indonesia to implement the AML program to prevent and eradicate\r\nmoney laundering. The government issued PP Number 61 of 2021 regarding the\r\nReporting Party in the Prevention and Eradication of the Crime of Money\r\nLaundering (TPPU). Suggestions, the government needs to expand the scope of\r\n\r\niv\r\n\r\nthe reporting party in the context of preventing money laundering by adding\r\ncompanies that provide online buying and selling sites. Not only expanding but\r\nmaking technical rules related to it. The government needs to synergize with\r\nvarious related institutions, especially the police, because some of the money\r\nlaundering cases that have been uncovered begin with the disclosure of predicate\r\ncrimes committed by the perpetrators. In addition, the government through the\r\nMinistry of Communication and Information has blocked payment fintech\r\nproviders that operate illegally, because they can be used to do money laundering\r\nand of course can harm the people who use fintech itself. The government is\r\nobliged to continue to monitor and evaluate the prevention of money laundering in\r\nIndonesia, especially in fintech, by making new rules that are continuously\r\nupdated so that the gap for criminals to do money laundering is narrower.\r\nKeywords: Policy, preventionof money laundering, Financial Technology."^^ . "2021" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1712011328"^^ . "HELLEN KURNIA"^^ . "1712011328 HELLEN KURNIA"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - Hellen Kurnia.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Hellen Kurnia.pdf"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA\r\nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN\r\n\r\nFINANCIAL TECHNOLOGY (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #60815 \n\nANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA \nPENCUCIAN UANG OLEH JASA KEUANGAN \n \nFINANCIAL TECHNOLOGY\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .