%0 Generic
%A salfareza ahmad, 1712011167
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2021
%F eprints:60817
%I FAKULTAS HUKUM
%T ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP JASA PINJAMAN  ONLINE TIDAK TERDAFTAR DI OTORITAS JASA KEUANGAN
%U http://digilib.unila.ac.id/60817/
%X Manfaat perkembangan teknologi finansial bagi perekonomian mampu memberikan  pinjaman dana dengan mudah dan cepat. Jenis pinjaman berbasis teknologi finansial  banyak digunakan karena proses yang singkat tidak memakan waktu. Karena makin  banyak pengguna pinjaman online, sejumlah penyedia jasa pinjaman online yang tidak  terdaftar bermunculan yang dapat merugikan masyarakat. OJK sendiri sebagai  regulator harus menghadapi penyedia jasa pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK  melalui pembentukan Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk mengatasi Penyedia jasa  pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimakah penegakan hukum  pidana terhadap jasa pinjaman online yang tidak terdaftar? dan 2) Apakah Faktor  penghambat penegakan hukum pidana terhadap jasa pinjaman online yang tidak  terdaftar?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris,  data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan  dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah  kualitatif dan kuantitatif berupa tabel.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan (1) OJK selalu berkoordinasi dengan  aparat penegak hukum untuk mengatasi pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK  untuk menjaring penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar yang merugikan  masyarakat. OJK melalui Satgas Waspada Investasi selalu memberikan informasi tiap  bulan daftar penyedia jasa pinjaman online tidak terdaftar kepada masyarakat. SWI  sebagai satgas yang mengatasi pinjaman online tidak terdaftar menghimpun laporan  dari masyarakat yang merasa dirugikan untuk membantu membuatkan pelaporan  kepada aparat penegak hukum. (2) Faktor yang menghambat OJK dalam mengatasi  Pinjaman online yang tidak terdaftar adalah karena belum adanya aturan yang setara  undang – undang dalam mengatasi pinjaman online tidak terdaftar. Tidak adanya  aturan yang setara undang – undang mengenai teknologi finansial seperti perbankan  dengan UU Perbankan, Asuransi dengan UU Asuransi    Saran peneliti diperlukannya adanya aturan serta regulasi yang jelas untuk mengatasi  pinjaman online ilegal sebab dengan kemajuan teknologi segalanya diberikan  kemudahan terutama dalam melakukan transaksi finansial. Hambatan yang sangat  dirasakan dalam mengatasi pinjaman online tidak terdaftar tersebut adalah belum  adanya regulasi khusus mengenai teknologi finansial. Sebagai lembaga pengawas  keuangan investasi, OJK hendaknya meberikan sosialisasi kepada masyarakat  mengenai pinjaman uang berbasi digital yang bertujuan untuk memberikan  pengetahuan kepada masyarakat mengenai pinjaman uang berbasi digital. OJK  berkoordinasi dengan instansi terkait untuk saat ini hanya bisa menindak pinjaman  online tidak terdaftar berdasarkan aturan yang ada seperti Undang – Undang Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang belum cukup untuk  mengatasi pinjaman online tidak terdaftar sehingga masih banyak penyelenggara yang  melakukan pelanggaran terhadap penggunannya.  Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pinjaman Online, Tidak Terdaftar.