<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)"^^ . "Penegakan Hukum terhadap tindak pidana korupsi selalu mendapatkan perhatian\r\nyang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain karena korupsi termasuk\r\ndalam kejahatan white collar crime yang dilakukan oleh orang terkenal atau\r\nterpandang yang membuat kemiskinan didalam masyarakat. Oleh karena itu\r\npemerintah mengeluarkan produk hukum yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun\r\n1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan\r\nUndang-undang Nomor 20 Tahun 2001. Permasalahan pada skripsi ini yaitu\r\nbagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan anggaran\r\npembangunan RSUD Pesawaran Studi Putusan No.10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK\r\ndan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan penyalahgunaan\r\n\r\nanggaran pembangunan RSUD Pesawaran Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-\r\nTPK/2020/PN.TJK\r\n\r\nPendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis\r\nnormatif dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer,\r\nstudi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data\r\nyang digunakan adalah kualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa : penegakan\r\nhukum pidana terhadap perkara Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK\r\njika dilihat dari teori penegakan hukum melalui tahap formulasi pembentukan\r\nperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi\r\nhakim yang mengadili perkara pada Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK\r\nmenggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan\r\nAtas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah didakwakan\r\nsebagai peraturan yang telah dilanggar oleh terdakwa. Berdasarkan tahap aplikasi\r\nterdiri dari KPK, advokat, lembaga kehakiman, lembaga kejaksaan dan lembaga\r\nkepolisian. Sedangkan tahap eksekusi hakim dalam memutuskan perkara ini\r\ndinilai belum memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum dimana terdakwa\r\nterbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan subsider Pasal 3.\r\n\r\nii\r\n\r\nNamun hukuman yang ada dalam Pasal 3 jauh lebih rendah dibandingkan dengan\r\nPasal 2 oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun\r\n2018 bahwa kerugian negara diatas 200 juta dapat diterapkan Pasal 2. Dalam\r\nperkara ini nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp. 4.896.116.264,20\r\n\r\njika dilihat dari Perma Nomor 1 Tahun 2020 maka perkara Nomor 10/Pid.Sus-\r\nTPK/2020/PN.TJK masuk kedalam kategori sedang yang ancaman pidana 6 Tahun.\r\n\r\npara penegak hukum dalam perkara ini lebih menekankan pada kepastian hukum\r\ndengan berpatokan pada Undang-undang yang berlaku karena dalam sistematika\r\nperaturan perundang-undangan kedudukan Perma dibawah Undang-undang maka\r\n\r\nPerma tindak boleh melampaui batas-batas yang sudah ditetapkan yaitu Undang-\r\nundang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang\r\n\r\nNomor 20 Tahun 2001. Jika dilihat dari pertanggungjawaban pidana pada perkara\r\nNomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.TJK terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara\r\nselama 1 Tahun 6 bulan dengan denda Rp.50.000.000 apabila denda tersebut tidak\r\ndibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.\r\nBerdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan kepada penegak hukum\r\ndalam mengkaji suatu perkara diharapkan dapat benar-benar cermat\r\nmempertimbangkan segala peraturan yang ada agar menciptakan putusan yang\r\nmemiliki kepastian hukum dan adil dalam masyarakat agar menimbulkan efek jera\r\nbagi pelaku, karena korupsi termasuk kedalam kejahatan luar biasa maka\r\ndiperlukan upaya pemberantasan yang luar biasa.\r\n\r\nKata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Putusan,\r\n\r\nPertanggungjawaban Pidana.\r\n"^^ . "2021" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "1712011325"^^ . "DYAN AYU PITALOKA"^^ . "1712011325 DYAN AYU PITALOKA"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK - Dyanayu Pitaloka.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Dyanayu Pitaloka.pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN\r\nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN\r\n\r\nRSUD PESAWARAN\r\n\r\n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #60819 \n\nANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN \nPENYALAHGUNAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN \n \nRSUD PESAWARAN \n \n(Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .