<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19"^^ . "Penyebaran Corona virus Disease 2019 (Covid-19) yang semakin luas, membuat\r\nPemerintah melakukan proses vaksinasi covid-19. Vaksin yang saat ini masih diberikan\r\nsecara gratis oleh Pemerintah, dikhawatirkan akan melambung tinggi setelah masa\r\npandemi berakhir. Compulsory licensing dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia\r\nuntuk menghadapi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan\r\nmemahami lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan compulsory licensing dapat\r\nditerapkan di Indonesia menurut ketentuan TRIPs Agreement. Rumusan masalah yang\r\nakan digunakan dalam penelitian ini ialah bagaimana pengaturan compulsory licensing di\r\nIndonesia berdasarkan aturan Doha Declaration serta bagaimana penerapan compulsory\r\nlicensing berdasarkan aturan Doha Declaration sebagai upaya mendukung produksi\r\nvaksin Covid-19.\r\nPenelitian ini menemukan fakta bahwa compulsory licensing telah diatur di dalam\r\nketentuan Undang-Undang tentang Paten dengan nama Lisensi Wajib dan Pelaksanaan\r\nPaten oleh Pemerintah. Pengaturan lisensi wajib tertuang dalam Pasal 81 hingga Pasal\r\n107, dan untuk Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah diatur di dalam Pasal 109 hingga\r\nPasal 120. Kedua mekanisme tersebut, sejalan dengan ketentuan dari compulsory\r\nlicensing yang tertuang di dalam ketentuan TRIPs Agreement dan Doha Declaration.\r\nKeselarasan antara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah dan Lisensi Wajib dengan\r\ncompulsory licensing dapat dilihat dari kesamaan berikut; yakni penggunaannya dapat\r\ndigunakan dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas, pengambilan lisensi telah\r\ndilakukan untuk jangka waktu tertentu dalam kondisi normal, wajib memberikan bayaran\r\nyang pantas terhadap Pemilik Paten, dapat dilakukan untuk kepentingan farmasi, terdapat\r\notoritas untuk meninjau pelaksanaan paten, dapat digunakan untuk kebutuhan\r\ndomestik maupun untuk di ekspor ke negara lain.\r\nMekanisme compulsory licensing yang diatur dalam Undang-Undang tentang Paten\r\nsejauh ini belum diimplementasikan untuk produksi vaksin covid-19 di Indonesia.\r\nPemerintah Indonesia memenuhi kebutuhan vaksin melalui impor vaksin dari negara lain\r\ndan juga kerjasama bilateral. Kedua upaya ini merupakan implementasi dari ketentuan\r\nPasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang\r\nPengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi\r\nCovid-19. Upaya ini sejalan dengan ketentuan Article 7 Doha Declaration yang\r\nmemberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan kerjasama dengan negara lain\r\ndalam memenuhi kebutuhan domestik. Untuk implementasi dari kerjasama internasional\r\ndengan lembaga dan negara lain upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia\r\nantara lain dengan melakukan pembelian vaksin kepada perusahan vaksin seperti oleh\r\nSinovac Biotech Ltd, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer Inc. and BioNTech, dan\r\njuga ikut serta dalam organisasi COVAX dalam pembuatan vaksin covid-19.\r\n\r\nBentuk penerapan yang lain adalah dengan alih teknologi dari negara lain kepada\r\nIndonesia sebagai upaya mendorong percepatan produksi vaksin covid-19. Penerapan alih\r\nteknologi ini juga merupakan bentuk dari implementasi ketentuan compulsory licensing\r\nberdasarkan ketentuan Article 7 Doha Declaration dalam menyatakan komitmen dari\r\nnegara-negara maju untuk memberikan insenstif alih teknologi kepada negara\r\nberkembang.\r\nKata kunci : Vaksin Covid-19, Compulsory Licensing, Doha Declaration\r\nThe spread of the Corona virus Disease 2019 (Covid-19) is getting wider, making the\r\nGovernment carry out the Covid-19 vaccination process. Vaccines, which are still being\r\nprovided free of charge by the Government, are feared to soar after the end of the\r\npandemic. Compulsory licensing can be used by the Government of Indonesia to deal\r\nwith this problem. This study aims to analyze and further understand how the\r\nimplementation of compulsory licensing can be applied in Indonesia according to the\r\nprovisions of the TRIPs Agreement. The problem formulation that will be used in this\r\nresearch is how to arrange compulsory licensing in Indonesia based on the rules of the\r\nDoha Declaration and how to apply compulsory licensing based on the rules of the Doha\r\nDeclaration as an effort to support the production of the Covid-19 vaccine.\r\nThis study found the fact that compulsory licensing has been regulated in the provisions\r\nof the Law on Patents under the name Compulsory Licensing and Patent Implementation\r\nby the Government. Mandatory licensing arrangements are contained in Articles 81 to\r\n107, and for the Government to use Patents are regulated in Articles 109 to 120. Both\r\nmechanisms are in line with the provisions of compulsory licensing as contained in the\r\nprovisions of the TRIPs Agreement and the Doha Declaration. The harmony between the\r\nGovernment's Patent Implementation and Compulsory Licensing with compulsory\r\nlicensing can be seen from the following similarities; i.e. its use can be used and is\r\nbeneficial for the benefit of the wider community, licensing has been carried out for a\r\ncertain period of time under normal conditions, must pay an appropriate fee to the patent\r\nowner, can be done for pharmaceutical purposes, there is authority\r\nreviewing the implementation of patents, can be used for domestic needs or for export to\r\nother countries.\r\nThe compulsory licensing mechanism regulated in the Law on Patents has so far not been\r\nimplemented for the production of COVID-19 vaccines in Indonesia. The Indonesian\r\ngovernment fulfills the need for vaccines through imports of vaccines from other\r\ncountries and also bilateral cooperation. These two efforts are the implementation of the\r\nprovisions of Article 4 of the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia\r\nNumber 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in\r\nthe Context of Overcoming the Covid-19 Pandemic. This effort is in line with the\r\nprovisions of Article 7 of the Doha Declaration which provides opportunities for\r\ncountries to cooperate with other countries in meeting domestic needs.\r\n\r\nFor the implementation of international cooperation with other institutions and countries,\r\nthe efforts taken by the Indonesian government include purchasing vaccines from vaccine\r\ncompanies such as Sinovac Biotech Ltd, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Pfizer Inc.\r\nand BioNTech, and also participates in the COVAX organization in the manufacture of\r\nthe covid-19 vaccine.\r\nAnother form of application is the transfer of technology from other countries to\r\nIndonesia as an effort to accelerate the production of COVID-19 vaccines. The\r\napplication of technology transfer is also a form of implementing compulsory licensing\r\nprovisions based on the provisions of Article 7 of the Doha Declaration in declaring the\r\ncommitment of developed countries to provide technology transfer incentives to\r\ndeveloping countries\r\nKeywords: Covid-19 Vaccine, Compulsory Licensing, Doha Declaration."^^ . "2021" . . . . . "FAKULTAS HUKUM "^^ . . . . . . . "1712011178"^^ . "DIMAS ZAKARIA"^^ . "1712011178 DIMAS ZAKARIA"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK (ABSTRACT) - ( DIMAS ).pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (File PDF)"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN-(DIM).pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN\r\nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA\r\nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19 (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #60874 \n\nIMPLEMENTASI COMPULSORY LICENSING BERDASARKAN \nDOHA DECLARATION DI INDONESIA SEBAGAI UPAYA \nMENDUKUNG PRODUKSI VAKSIN COVID-19\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . .