%0 Generic
%A OLAN NATA SIDABUTAR, 1412011329
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2021
%F eprints:61027
%I FAKULTAS HUKUM
%T PENERAPAN PIDANA PEMBINAAN DI DALAM LEMBAGA  PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (LPKS)  TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN    DENGAN HUKUM    (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met)
%U http://digilib.unila.ac.id/61027/
%X Penjatuhan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  harus berorientasi pada upaya pembinaan terhadap anak. Anak sebagai pelaku  kejahatan yang masih tergolong anak akan lebih mudah pengendaliannya dan  perbaikannya daripada pelaku kejahatan yang sudah dewasa. Permasalahan  penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan pidana pembinaan di dalam  Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terhadap anak yang  berhadapan dengan hukum dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met?  (2) Bagaimanakah relevansi pidana pembinaan terhadap anak di dalam Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) dengan tujuan pemidanaan?  Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris.  Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Metro dan  Pembina Anak pada BAPAS Metro. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan  studi pustaka dan studi lapangan. Data selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Penerapan pidana pembinaan di  dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terhadap anak yang  berkonflik dengan hukum dalam Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2018/PN Met  dilaksanakan hakim sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu terhadap anak pelaku  tindak pidana tidak semata-mata dijatuhi sanksi pidana berupa kurungan badan,  tetapi lebih berorintasi pada upaya memperbaiki perilaku anak agar menjadi pribadi  yang lebih baik dengan cara menjalani pembinaan di dalam Lembaga  Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). (2) Pidana pembinaan di dalam  Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) terhadap anak yang  berkonflik dengan hukum sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap anak, dimana  pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk membina anak yang pernah melakukan  tindak pidana agar anak menunjukkan perkembangan yang baik selama masa  pembinaan, tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum dan  menjadi pribadi yang baik di masa mendatang.    Olan Nata Sidabutar  Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hakim yang menangani perkara anak  hendaknya secara konsisten mencapai tujuan pemidanaan anak melalui peradilan  pidana anak yang berorientasi mewujudkan kesejahteraan anak dengan  mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian integral dari  kesejahteraan sosial. (2) Agar semua Hakim anak di Indonesia dalam memutus    perkara anak yang diajukan kepadanya tetap mengacu kepada ketentuan Undang-  Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga terhadap anak yang berkonflik    dengan hukum tetap dapat diupayakan pembinaan.  Kata Kunci: Penerapan, Pidana Pembinaan, LPKS, Anak