The repository administrator has not yet configured an RDF license.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN MADUARO YANG MEMILIKI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS
Kain Maduaro yang merupakan ekspresi budaya dari masyarakat adat Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung dibuat dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Lampung secara turun temurun. Kain Maduaro merupakan jenis kain sulam dari Lampung berupa selendang yang umumnya digunakan sebagai penutup kepala, serta sebagai aksesoris dalam upacara adat masyarakat Lampung Pepadun, terbuat dari bahan sutera atau serat nanas yang disulam dengan menggunakan benang kawat tipis. Tetapi motif yang disulamkan untuk kain Maduaro sudah sangat modern. Keunikan dan ragam corak serta kombinasi warna kain dasar kain Maduaro banyak diminati masyarakat di Provinsi Lampung tetapi juga masyarakat yang berada di luar Provinsi Lampung. Keberadaan Indikasi Geografis (IG) masih relatif baru, IG secara yuridis diatur dalam Agreement on Trade Realated Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Indonesia sebagai anggota WTO wajib membuat peraturan perlindungan IG menurut sistem hukum nasional. IG diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun2001 tentang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative empiris, pendekatan yang dilakukan langsung terkait dengan identifikasi ketentuan peraturan perundang-undangan secara efektif mengenai IG kain Maduaro di Kabupaten Tulang Bawang yang dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber. Sehingga dapat menjawab permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap kain Moduaro dan upaya apa saja yang dapay dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang dalam melindungin kerajinan kain Maduaro sebagai potensi IG. Perlindungan Hukum terhadap kerajinan kain Maduaro sebagai potensi IG di Kabupaten Tulang Bawang maupun Provinsi Lampung belum dilakukan secara optimal. Hal ini didasarkan dengan belum adanya aturan atau Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan kerajinan kain Maduaro, sedangkan untuk mendapatkan sertifikat IG haruslah melalui proses pendaftaran sehingga mendapatkan perlindungan hukumnya. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah daerah dan masyarakat adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas, melsetarikan tradisi turun-temurun kepada masyarakat pengrajin kain Maduaro Kata kunci: Pemerintah Daerah,Perlindungan Hukum,Indikasi Geografis, Kain Maduaro Maduaro fabric is an expression of culture made with hereditary knowledge of indigenous people in Tulang Bawang, Lampung Province. Maduaro fabric is cloth embroidered in the form of a scarf, which is commonly used as a head covering, as well as accessories in traditional ceremonies Pepadun Lampung. Made in the traditional way but has very modern patterns. Using silk or the pineapple fiber that embroidered with thin wire. Maduaro fabric is desirable inside and outside the province of Lampung due to uniqueness, variation of styles and basic color combinations. The existence of Geographical Indications (GI) is relatively new, even so it clearly regulated in the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Indonesia as a member of the World Trade Organization, shall take the protection of GI under the national legal system. GI regulated by Law No. 15 of 2001 On Brand and Government Regulation No. 51 Year 2007 on Geographical Indications. The approach used in this study is an empirical normative approach, a direct approach via interview, continues with identification legislation on GI fabric Maduro in Tulang Bawang. Produce answers to the problems concerning the legal protection of the fabric Moduaro and effort to do by local governments and communities in Tulang Bawang for protecting Maduaro cloth as potential GI. Legal protection for Maduaro fabric as GI in Lampung, especially in Tulang Bawang is not optimal. It is based on the lack of legislation on national scale or regional regulation relating to Maduaro fabric. Maduaro fabric must be registered to obtain a certificate of GI as the basic legal protection. Local governments and communities should strive to provide a clear legal protection. In order to preserve the hereditary tradition of craftsmen of Maduaro fabric Keywords : Local Government, Legal Protection, Geographical Indication Maduaro Fabric
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN MADUARO YANG MEMILIKI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS (File PDF)
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN MADUARO YANG MEMILIKI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS (Other)
HTML Summary of #6118 PERANAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KAIN MADUARO YANG MEMILIKI POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS
JS Local government Municipal government
KZ Law of Nations