@misc{eprints61244,
           title = {ANALISIS PENJATUHAN PIDANA DALAM PUTUSAN
HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGOPLOSAN BAHAN BAKAR MINYAK
(Studi Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns)},
          author = {1712011276 DEDY MOCHAMAD RAMADHAN},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2021},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/61244/},
        abstract = {Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam
pelayanan kebutuhan masyarakat. Walaupun sudah ada aturan yang mengatur
tentang BBM, tetapi masih banyak terjadi tindak pidana pengoplosan BBM untuk
memperoleh keuntungan sendiri. Salah satu kasus tindak pidana pengoplosan
BBM yaitu Putusan Nomor: 443/Pid.Sus/LH/2018/PN.Gns, dalam kasus tersebut

terdakwa bernama M. Basir Bin Simpar dijatuhi Pasal 53 Huruf (d) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana niaga BBM tanpa izin dengan pidana penjara
sepuluh bulan oleh Hakim. Permasalahannya adalah bagaimanakah penjatuhan
pidana dalam putusan hakim terhadap tindak pidana pengoplosan BBM dan
apakah putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak tindak pidana
pengoplosan bahan bakar minyak sudah memenuhi rasa keadilan secara
substantif.
Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
secara yuridis normatif dan secara yuridis empiris. Kemudian data-data yang
diperoleh dianalisis dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder
dan tersier, untuk memperkuat analisis dengan melakukan wawancara secara
langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan Dosen Bagian
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data dilakukan
secara kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penjatuhan pidana terhadap tindak
pidana pengoplosan BBM adalah dengan melihat ketentuan yang dilanggar pelaku
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak
pidana pengoplosan BBM adalah dengan melihat aspek yuridis dan aspek non
yuridis. Selain itu hakim dalam memutus perkara tindak pidana pengoplosan
BBM telah mempertimbangkan keadilan substantif. Berdasarkan kesalahannya
pelaku divonis hakim pidana penjara selama sepuluh bulan karena telah
memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan. Hakim Pengadilan Negeri
Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili terdakwa menyimpulkan bahwa

Dedy Mochamad Ramadhan
seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah
terpenuhi.
Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam skripsi ini yaitu hakim yang menangani
tindak pidana pengoplosan BBM diharapkan untuk kembali mempertimbangkan
fakta yang terjadi di masyarakat untuk dapat memberikan sanksi pidana yang
maksimal agar meminimalisir terjadinya tindak pidana pengoplosan bahan bakar
minyak dan hakim dapat menggali lebih dalam tentang kebenaran materil maupun
formil serta nilai-nilai keadilan baik pelaku maupun korban yaitu masyarakat
dalam perkara tindak pidana pengoplosan bahan bakar minyak dan hakim dapat
mengupas tuntas kasus penjualan bahan bakar minyak oplosan hingga ke akarnya
agar tidak terjadi lagi di kehidupan masyarakat yang akan datang.
Kata Kunci: Penjatuhan Pidana, Bahan Bakar Minyak, Tindak Pidana
Pengoplosan, Putusan Hakim.}
}