title: TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUMUSAN PIDANA TAMBAHAN  BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT SETEMPAT    DALAM RUU KUHP TAHUN 2019
creator: I MADE BAGAS ADHITYA, 1752011027
subject: 340 Ilmu hukum
description: Salah satu pembaharuan hukum pidana dalam Rancangan Undang-Undang Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2019 adalah perumusan  pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana diatur  dalam Pasal 66 Ayat (1) huruf (f) RUU KUHP Tahun 2019. Permasalahan dalam  penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perumusan pidana tambahan berupa  pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019? (2)  Bagaimanakah relevansi perumusan pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban  adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dengan tujuan pemidanaan?  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Narasumber terdiri dari  Anggota Komisi A DPRD Provinsi Lampung, Dosen Hukum Pidana dan Perdata  Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tokoh masyarakat Adat Bali dan Lampung  di Kota Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan  dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan penelitian.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Perumusan  pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP  Tahun 2019 merupakan adanya pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat  yang hidup dan dianut oleh masyarakat adat yang ada di Indonesia. Perumusan  pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat tersebut sebagai  formulasi hukum pidana yang memperhatikan dan mengakomodasi kearifan lokal  dan nilai-nilai adat istiadat dan diselaraskan dengan hukum positif yang sesuai  dengan kepribadian bangsa Indonesia. (2) Perumusan pidana tambahan berupa  pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 relevan dengan  tujuan pemidanaan, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana bukan  sekedar untuk melaksanakan pembalasan atas suatu perbuatan jahat, tetapi juga  rnernpunyai tujuan lain yang bermanfaat yaitu memberikan pembinaan terhadap  pelaku melalui pemenuhan kewajiban adat setempat. Dengan demikian pelaku akan  menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah kejahatan yang tidak  hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga tidak dibenarkan oleh hukum  adat yang berlaku dan dianut oleh masyarakat adat di Indonesia.    I Made Bagas Adhitya  Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perumusan pidana tambahan berupa  pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 hendaknya  tetap dipertahankan sampai pada tahap pengesahannya. (2) Pidana tambahan berupa  pemenuhan kewajiban adat setempat dalam RUU KUHP Tahun 2019 dalam  pelaksanaannya hendaknya hendaknya mempertimbangkan jenis dan bentuk sanksi  adat tersebut, sehingga pidana yang dijatuhkan hakim memiliki kesesuaian dan  bersifat menguatkan sanksi adat yang telah dijatuhkan.  Kata Kunci: Pidana Tambahan, Kewajiban Adat Setempat, RUU KUHP Tahun 2019
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2021
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/61313/1/ABSTRAK%20-%20Imade%20Bagas%20Adhitya.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/61313/2/SKRIPSI%20FULL%20-%20Imade%20Bagas%20Adhitya.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/61313/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN%20-%20Imade%20Bagas%20Adhitya.pdf
identifier:   I MADE BAGAS ADHITYA, 1752011027  (2021) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERUMUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT SETEMPAT DALAM RUU KUHP TAHUN 2019.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/61313/