%A 1516021038 Intan Sartika
%T SIKAP APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP
HAK POLITIK DAN NETRALITAS (Studi ASN Kecamatan Way halim dan Kecamatan Kemiling Pada
Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020)
%X Netralitas Aparatur Sipil Negara selalu menjadi perhatian pada setiap pemilihan umum
atau pesta demokrasi karena berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu menujukan
peningkatan angka pelanggaran netralitas ASN dari tahun ke tahun dalam pelaksanaan
pesta demokrasi di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2015 terdapat
kasus netralitas sejumlah 29, meningkat menjadi 55 pada tahun 2016, pada tahun 2017
terdapat 52 kasus kemudian pada tahun 2018 dan 2019 melonjak pesat mencapai angka
507 dan 990 kasus. Tahapan pencalonan Kepala Daerah menjadi salah satu titik
rawan pelanggaran terkait netralitas ASN. Hal ini dapat terjadi, mengingat ASN
mempunyai peran yang cukup menentukan dalam kemenangan calon Kepala
Daerah. Selain itu, jumlah ASN di satu daerah sangat besar, sehingga memiliki
posisi yang strategis untuk meraih suara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
sikap ASN terhadap hak politik dan netralitas dengan menggunakan teori dari
Azwar S ( 2011: 23) yang membagi komponen sikap menjadi tiga yakni: Komponen
Kognitif, Komponen Afektif dan Komponen Konatif. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data dengan
menggunakan kuesioner kepada 54 Responden yang berstatus ASN dan bekerja di
wilayah Kecamatan Way Halim dan Kecamatan Kemiling. Hasil penelitian dari
aspek kognitif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas cukup tinggi, dan dari
aspek Afektif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas memiliki nilai rendah
karena banyaknya ketidak puasan terhadap hak politik dan netralitas. Kemudian
dari segi aspek konatif sikap ASN mengenai hak politik dan netralitas juga memiliki
nilai yang rendah.
Kata Kunci : Sikap, Aparatur Sipil Negara, Hak Politik, Netralitas.
The neutrality of the State Civil Services is always a concern in every general
election or democratic party because based on data from the Election Supervisory
Board, it shows that the number of violations of ASN neutrality from year to year
in the implementation of democratic parties in Indonesia is increasing. It was
recorded that in 2015 there were 29 neutrality cases, increasing to 55 in 2016, in
2017 there were 52 cases then in 2018 and 2019 it jumped rapidly to reach 507 and
990 cases. The stages of nomination for Regional Heads are one of the points prone
to violations related to the neutrality of ASN. This can happen, considering that
ASN has a decisive role in the victory of regional head candidates. In addition, the
number of ASN in one area is very large, so it has a strategic position to win votes.
The purpose of this study is to determine the attitude of ASN towards political rights
and neutrality by using the theory of Azwar S (2011:23) which divides the attitude
components into three namely: Cognitive Component, Affective Component and
Conative Component. The method used in this research is descriptive quantitative.
Data collection techniques using questionnaires to 54 respondents who have ASN
status and work in the Way Halim and Kemiling districts. The results of the study
from the cognitive aspect of ASN attitudes regarding political rights and neutrality
are quite high, and from the Affective aspect ASN attitudes regarding political
rights and neutrality have low values because of the large number of dissatisfaction
with political rights and neutrality. Then from the conative aspect, the ASN attitude
regarding political rights and neutrality also has a low value.

Keywords : Attitude, State Civil Services, Political Rights, Neutrality.
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2021
%I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
%L eprints61478