<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung)"^^ . "Penegakan hukum pidana adalah proses dilakukan upaya untuk menegakkan\r\nnorma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.\r\nPraktik tindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri sudah seperti\r\nkebudaayaan dalam masyarakat yang pidananya sulit ditegakkan, permasalahan\r\ndalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap\r\ntindak pidana suap dalam penerimaan calon Bintara Polri, dan (2) Apakah faktor\r\npenghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap penerimaan\r\ncalon Bintara Polri\r\nPendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan pendekatan\r\nyuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Kasat Reskrim dan Kabag\r\nSumda Polres Lampung Selatan, Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas\r\nHukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka\r\ndan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.\r\nBerdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa\r\nPenegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon\r\nBintara Polri bermula pada tahap formulasi yang telah dirumuskan dalam\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang\r\nNomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu,\r\ntindak pidana suap juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun\r\n1980 tentang Tindak Pidana Suap dan jika yang terjerat dari pihak kepolisian\r\nmaka akan diberikan tambahan sanksi kode etik dari instansi. Faktor penghambat\r\npenegakan hukum pidana terhadap tindak pidana suap dalam penerimaan calon\r\nBintara Anggota Polri adalah pertama faktor Undang-Undang sanksi yang tidak\r\n\r\nequivalen dengan tindak pidana yang dilarang, penggunaan konsep yang berbeda-\r\nbeda untuk sesuatu yang sama. Kedua faktor penegak hukum pengetahuan pihak\r\n\r\nkepolisan dan pihak pengawas kurangnya pemahaman anggota kepolisian dan\r\nmasyarakat. Ketiga faktor sarana dan prasarana dibutuhkan peralatan dan\r\nkeuangan yang memadai untuk proses penyidikan dan penyelidikan, sebab\r\nminimnya sarana dan prasarana yang memadai menyebabkan penegak hukum\r\nyang tidak akan berjalan dengan semestinya di sisi lain teknologi yang masih baru\r\n\r\nMuhammad Sabikhi\r\ndan belum di terapkan secara merata di setiap tahapan-tahapan tes. Keempat\r\nfaktor masyarakat adalah bahwa rata – rata tingkat kesadaran hukum masyarakat\r\nmasih rendah. Hal ini dapat di lihat dari banyak nya para pelanggar hukum untuk\r\nmenghalalkan berbagai cara agar lulus dalam seleksi anggota polri. Kelima faktor\r\nmasyarakat tidak ingin mengikuti peraturan yang sudah ada, mereka sudah\r\nterbiasa dengan aturan sendiri dan mengikuti stigma salah yang telah berkembang\r\ndi masyarakat sejak lama dan keenam faktor budaya dimana budaya masyarakat di\r\nIndonesia yang sebagian masyarakatnya senang mencari jalan yang cepat dan\r\nmudah dalam menggapai suatu tujuan, karena mereka menganggap jadi polisi itu\r\nmemiliki posisi dan masa depan yang cerah di kemudian hari tanpa peduli yang\r\ndicapai itu halal atau haram.\r\nSaran dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan persidangan dalam tindak pidana\r\nsuap dalam penerimaan calon bintara anggota polri pemberian sanksi pidananya\r\nharus di berikan secara maksimal, karena yang terlibat dalam perkara ini adalah\r\nInstansi Penegak Hukum. Penerapan sanksi kode etik untuk Anggota Polri\r\ndiberikan setelah putusan persidangan setelah sanksi di tetapkan oleh hakim agar\r\ntidak menguntungkan dari pihak kepolisian, mengingat dari tahap penyelidikan\r\nsampai ke penyidikan di periksa oleh anggota polri itu sendiri. Perlu adanya\r\nevaluasi dan sosialisasi dari tahun-tahun karena semakin berkembangnya\r\nteknologi dalam perekrutan calon anggota, pihak aparat maupun masyarakat harus\r\ndituntun mengetahui aturan-aturan hukum yang baru.Pemerintah dan kepolisian\r\nharus bekerja sama dalam meningkatkan kualitas calon anggota polri yang\r\nunggul.\r\n\r\nKata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Tindak pidana Suap, Penerimaan Calon\r\n\r\nAnggota Bintara Polri\r\n\r\nCriminal law enforcement is the practice of enforcing legal standards in society and\r\nthe state in real life. The practice of bribery in the acceptance of National Police\r\nNon-Commissioned Officer candidates is similar to a culture in society where the\r\ncrime is difficult to enforce; the problems in this thesis are (1) how is criminal law\r\n\r\nenforcement against the crime of bribery in the acceptance of National Police Non-\r\nCommissioned Officer candidates enforced, and (2) what are the inhibiting factors\r\n\r\nfor law enforcement. Bribery in the selection of Non-Commissioned Officer\r\ncandidates is a criminal offense.\r\nThe topic is approached from both a normative and empirical legal perspective. The\r\nHead of the Criminal Investigation Unit and the Head of the Sumda Police of the\r\nSouth Lampung Police, as well as academics from the Criminal Law Department\r\nof the Faculty of Law, University of Lampung, served as research resource persons.\r\nA literature review and a field research were used to gather data, which was then\r\nexamined qualitatively.\r\nBased on the findings of the research and discussion, it can be concluded that the\r\nenforcement of criminal law against bribery in the acceptance of candidates for the\r\nNational Police Officer begins at the formulation stage, as outlined in Law Number\r\n20 of 2001 amending Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of\r\ncriminal acts. corruption. Furthermore, the crime of bribery is defined in Article 2\r\nof Law No. 11 of 1980 Concerning the Crime of Bribery, and those who are\r\ndiscovered by the police face further penalties under the agency's code of ethics.\r\nThe first factor in the law of punishments that are not equal to forbidden criminal\r\nactivities, the use of various conceptions for the same thing, is the obstructing factor\r\nin the implementation of criminal legislation against the crime of bribery in\r\nadmitting applicants for members of the National Police. The police and\r\nsupervisors' expertise, as well as the members of the police and the community's\r\nlack of understanding, are the two variables in law enforcement.\r\n\r\nMuhammad Sabikhi\r\nBecause law enforcement cannot function successfully without suitable facilities\r\nand infrastructure, the three aspects of facilities and infrastructure necessitate\r\nenough equipment and funding for the investigation and investigative process.\r\nStages of testing The average degree of legal awareness in the community is still\r\nlow, according to the four community criteria. This may be observed in the number\r\nof lawbreakers used to support various methods of police officer selection. The five\r\nfactors of society do not want to follow the existing rules; they are used to their own\r\nrules and follow the wrong stigma that has developed in society for a long time; and\r\nthe sixth is cultural factors, where some people in Indonesia prefer to find a quick\r\nand easy way to achieve something purpose, because they believe that being a\r\npolice officer has a position and a bright future in the future, regardless of whether\r\nwhat is achieved is good or bad; and the cultural factors, where some people prefer\r\nto find a quick and easy way.\r\nThe execution of the trial in the crime of bribery in the acceptance of prospective\r\nnon-commissioned members of the police, the criminal punishments must be\r\nprovided to the maximum, because those engaged in this case are Law Enforcement\r\nAgencies, are among the suggestions in this research. The implementation of the\r\ncode of ethics sanctions for members of the police is given after the trial decision,\r\nafter the judge has set the sanctions so that it is not profitable for the police,\r\nconsidering that the members of the police themselves are examined from the\r\ninvestigation stage to the investigation stage. . There needs to be an evaluation and\r\nsocialization from the years because of the development of technology in the\r\nrecruitment of prospective members, the apparatus and the community must be\r\nguided to know the new legal rules.\r\n\r\nKeywords: Enforcement of Criminal Law, Acts of Bribery, Acceptance of\r\n\r\nCandidates for National Police Officers"^^ . "2021-10-21" . . . . . "Fakultas Hukum"^^ . . . . . . . "1512011056"^^ . "Muhammad Sabikhi"^^ . "1512011056 Muhammad Sabikhi"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (File PDF)"^^ . . . "1. ABSTRAK - ABSTRACT - Kak Dan (17).pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (File PDF)"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (File PDF)"^^ . . . "3. SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN - Kak Dan (17).pdf"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP\r\nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON\r\n\r\nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017\r\n\r\n(Studi di Polda Lampung) (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . "HTML Summary of #61520 \n\nANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP \nTINDAK PIDANA TERKAIT SUAP DALAM PENERIMAAN CALON \n \nANGGOTA BINTARA POLRI TAHUN 2017 \n \n(Studi di Polda Lampung)\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "345 Hukum pidana" . .