@misc{eprints61669, title = {PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Kasus Perdagangan Siamang di Bandar Lampung)}, author = {1742011002 Nyoman Prajenaya}, address = {UNIVERSITAS LAMPUNG}, publisher = {FAKULTAS HUKUM}, year = {2021}, url = {http://digilib.unila.ac.id/61669/}, abstract = {Meskipun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2 Dasawarsa lamanya, tetap saja terdapat oknum dimasyarakat yang melakukan tindakan menyimpang terkait satwa yang dilindungi. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi alasan penulis untuk membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi serta faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Kepolisian bidang Subdit IV (Tipidter) Polda Lampung, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Akademisi bagian hukum pidana Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang Penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi dilakukan melalui tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi dilakukan dengan pelaksanaan putusan oleh pengadilan.. Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang yang dirasa dominan adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor masyarakat. Adapun saran yang dapat diberikan antara lain, adanya koordinasi antara Kepolisian, BKSDA dan anggota masyarakat terkait upaya-upaya kongkret dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi, baik dalam hal upaya represif maupun upaya preventif. Serta aparat penegak hukum beserta citivas akademi dapat berkordinasi guna melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait jenis-jenis satwa yang dilindungi dan ancaman pidana dalam undang-undang terkait. Kata Kunci : Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Perdagangan Satwa} }