@misc{eprints61987,
           title = {TINJAUAN KRIMINOLOGIS MODUS OPERANDI KEPALA DERAH

DALAM KEJAHATAN KORUPSI BERUPA
IMBALAN (FEE) PROYEK},
          author = {1752011072 SALSABILLA QW},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2021},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/61987/},
        abstract = {Tindak pidana korupsi oleh kepala daerah dengan modus operandi penetapan fee
proyek. Tindak pidana ini termasuk dalam penyuapan. Bentuk suap antara lain
dapat berupa pemberian barang, uang sogok dan lain sebagainya. Tujuan suap
adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari orang atau pegawai atau
pejabat yang disuap. Tindak pidana korupsi penyuapan atau gratifikasi. Sanksi
pidana tindak pidana korupsi penyuapan telah di atur berdasarkan Pasal 12 huruf b
dan Pasal 5 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPK). Permasalahan penelitian ini
adalah apakah faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang
jabatan yang dilakukan oleh pihak swasta, bagaimana modus operandi pemberian
fee proyek oleh pihak swasta kepada pejabat, dan bagaimana upaya
penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Narasumber terdiri
Hakim Pengadilan Negri Tanjung Karang, Panitia Proyek kasus tersebut,
Kontraktor kasus tersebut, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Unila. Pengumpulan data dilakukan dilakukan dengan studi pustaka dan studi
lapangan, selanjutnya data dianalisis dengan secara kulitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana
korupsi antara lain sifat keserakahan atau kerakusan yang ada pada diri manusia,
kesempatan bertindak atas kewenangan yang ia punya. Modus Operandi terdakwa
dengan inisial HWS memberikan fee proyek 20\% kepada Kepala Daerah Bupati
Kabupaten Lampung Utara melalui Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten
Lampug Utara untuk memenangkan paket proyek Konstruksi Fisik Pembangunan
Pasar Rakyat Tata Karya dan Pembangunan Pasar Tradisional Pasar Comok
terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b UUTPK.Upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi dengan memberikan
sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan
kepada masyarakat dan pelaku itu sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali.
Saran dalam penelitian ini hendaknya kepada seluruh kontraktor yang ingin
mendapatkan proyek diharapkan mengikuti prosedur yang ada sehingga tidak
terjadi oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan dan melakukan tindak pidana
korupsi. Diharapkan kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia maupun KPK dan lembaga
pengadilan yang memeriksa, menuntut dan mengadili terdakwa kejahatan korupsi
secara tegas memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pelaku
korupsi dan memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Dalam upaya
penanggulangan kejahatan tindak pidana korupsi harus lebih lagi dalam
memberikan sanksi perlu adanya suatu gerakan yang mendorong pelaksanaan
pemiskinan koruptor.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Penyuapan, Fee Proyek.}
}