@misc{eprints62101,
           title = {IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN
(Studi Pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kota

Bandar Lampung Tahun 2018)},
          author = {1416021019 Arum Restu Aji},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS},
            year = {2021},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/62101/},
        abstract = {Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 bahwa
Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama bagi tenaga kerja
penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan sesuai persyaratan dan
kualifikasi pekerjaan dengan kemampuan, kompetensi, jenis, dan derajat
kedisabilitasannya.
Tujuan penelitian ini adalah melihat implementasi kebijakan pemenuhan hak
penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dengan program seleksi
CPNS Kota Bandar Lampung Tahun 2018. Metode penelitian ini adalah deskriptif
dengan pendekatan kualitatif menggunakan model impelementasi Daniel
Mazmanian dan Paul Sabatier yaitu karakteristik masalah, karakteristik isi
kebijakan dan lingkungan kebijakan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung
telah berjalan optimal meski terdapat kelemahan. Hal ini dapat terlihat dari
kriteria karakteristik masalah dimana tingginya angka disabilitas di Bandar
Lampung dapat ditekan dengan bantuan pemerintah berupa terselenggaranya
pelatihan dan pemberdayaan guna menyalurkan bakat dan skill dari para
disabilitas tersebut. Selanjutnya pada kriteria karakteristik isi kebijakan semua
indikator terlaksana dimana program seleksi CPNS menjadi salah satu solusi dan
strategi pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memecah angka penangguran
dan mensejahterahkan kehidupan penyandang disabilitas. Namun kelemahan yang
terdapat pada program ini yaitu tidak semua instansi pemerintahan membuka
formasi khusus disabilitas dan kuota penerimaan nya masih sedikit serta persoalan
pada sosialisasi. Meski begitu pada kriteria lingkungan kebijakan menunjukan
bahwa masyarakat sangat mendukung serta menyambut baik adanya program
tersebut. Pemerintah telah dinilai konsisten dalam pengimplementasian kebijakan
pemenuhan hak ketenagakerjaan penyandang disabilitas.
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Penyandang Disabilitas.
Based on the Regional Regulation of Lampung Province Number 10 of 2013
persons with disabilities of productive age are required to get decent work.
However, the reality is that it is still very difficult for persons with disabilities to
get a job.
The purpose of this study is to see the implementation of policies to fulfill the
rights of persons with disabilities in obtaining employment with the CPNS City
Bandar Lampung selection program in 2018. This metode of research is
descriptive with a qualitative approach using Daniel Mazmanian and Paul
Sabatier's implementation models, namely problem characteristics, policy content
characteristics and policy environment.
The results of the study based on this implementation model indicate that the
Bandar Lampung City Government policy has been running optimally even
though there are weaknesses. This can be seen from the criteria for the
characteristics of the problem where the high number of disabilities in Bandar
Lampung can be suppressed with government assistance in the form of training
and empowerment to channel the talents and skills of these people with
disabilities. Furthermore, in the criteria for the characteristics of the content of the
policy all indicators have been met where the CPNS selection program becomes
one of the solutions and strategies of the Bandar Lampung City Government in
solving the unemployment rate and the welfare of people with disabilities.
However, the weakness of this program is that not all government agencies open
special formations for disabilities and the quota for admission is still small and
there are problems with socialization. Even so, the criteria for the policy
environment show that the community is very supportive and welcomes the
program. The government has been considered consistent in implementing
policies to fulfill the labor rights of persons with disabilities.
Keywords: Implementation, Policy, Disabilities.}
}