The repository administrator has not yet configured an RDF license.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor: 604/PID.B/2014/PN.TJK)
Bahas Indonesia ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor: 604/PID.B/2014/PN.TJK) Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi yang menjadi perhatian serius dari Pemerintah di berbagai Negara termasuk Indonesia. Media sosial telah memberikan andil yang cukup besar terhadap tumbuh dan berkembangnya penyebarluasan pornografi di masyarakat. kasus tersebarnya foto tanpa busana seorang polwan Polda Lampung di media sosial facebook yang dilakukan bayu yang merupakan mantan kekasihnya sendiri, akibat pebuatannya bayu dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda 100 juta subsideir 4 bulan kurungan, belum selesai menjalani hukuman bayu kembali menjadi tersangka penyebaran foto bugil Polisi Wanita Mabes Polri melalui media sosial BlackberryMasangger. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1)Apakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pelaku residivis tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial? dan (2)Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis perkara tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial? Metode penelitian yang digunakan melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang mengambil data-data dari buku-buku, undang-undang, karya ilmiah serta literatur dan studi lapangan, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi, serta interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa dalam pertimbangannya hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum terhadap pelaku karena melihat kasus ini terjadinya hampir bersamaan, kemudian hakim melihat sikap terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, bersikap sopan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan itu menjadi hal-hal yang meringankan putusan. Dan untuk penerapan sanksi pidana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (1) juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karenatelah memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif yaitu terdakwa memiliki dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan dan terdakwa “dengan sengaja” mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik dalam hal ini yaitu gambar yang memuat bentuk tubuh manusia tanpa busana yang melanggar kesusilaansehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsideir 4 (empat) bulan pidana kurungan. Adapun saran yang diberikan adalah semestinya, Jaksa yang diberikan kewenangan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa harus benar-benar teliti agar tidak merugikan pihak yang berperkara dan Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya harus lebih berani untuk menghukum terdakwa jauh lebih ringan atau lebih berat sesuai dengan perbuatan yang dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari atas putusannya tersebut. KATA KUNCI : Penerapan Pidana, Residivis, Penyebaran Pornografi. Bahasa Inggris ANALYSIS OF THE APPLICATION IN CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE RECIDIVIST OF CRIMINAL ACTS SPREAD PORNOGRAPHY (Study Verdict Number 604/Pid.B/2014/PN.TJK) Agung Priyanto, Firganefi, Rinaldy Amrullah. Science Course in Law, Faculty of Law University of Lampung Email: agungpriyanto102@yahoo.com ABSTRACT The use of internet is not only brings positive effect, but also it brings negative effect. One of the negative effect is there are many information about pornography content through social media. The writer would like to know the basic considerations in deciding a case of the recidivist criminal offense toward spread of pornography through social media and the application of criminal sanctions against the recidivist of criminal offense that spreads pornography through social media. Based on the results of research and discussion, the basic consideration of the Judge in deciding the case against the defendant using some theories criminal punishment include, Balance Theory, Theory approach of Art and Intuition and also Ratio Decidendi Theory. In the application of criminal sanctions defendant were proven legally and convince guilty of violating certainty Article 27 Paragraph (1) juncto Article 45 Law No. 11 of 2008 about informations and Electronic Transactions because it has fulfilled the objective and subjective element that is the defendant has an electronic document who violated decency and defendant “willfully” distributes, transmits, and make accessible electronic documents in this case that the image which contains the shape human body without clothes which is violation of decency so the defendant was sentenced to the prison for 3 (three) years and criminal fines Rp 100.000.000,- (one hundred million rupiah) a subsidiary of 4 (four) months of imprisonment. Advice given is, the Prosecutor should be given sufficient authority in the prosecution for defendant must be really careful in order not to adverse parties of litigants and The judge in deciding a case which handled should be more willing to convict a much lighter or heavier according to the actions committed in order to avoid mistakes in the future on its decision. Key Word : The Application of Criminal, Residivis, Spreading Pornography.
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor: 604/PID.B/2014/PN.TJK) (File PDF)
ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor: 604/PID.B/2014/PN.TJK) (Other)
HTML Summary of #6224 ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor: 604/PID.B/2014/PN.TJK)