title: PERAN BAWASLU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020
creator: Yudha Mahendra, 1612011336
subject: 340 Ilmu hukum
description: Istilah politik uang sering kita dengar saat sedang terselenggaranya pemilu, baik  pemilu presiden, gubernur, walikota, bupati, maupun pemilu lainnya. Definisi  politik uang yaitu adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau  menjanjikan uang atau materi lainya kepada seseorang dengan tujuan mendulang  suara sebanyak banyaknya dalam pemilu. Permasalahan yang dibahas di skripsi  ini adalah, bagaimakah peran Bawaslu Bandar Lampung dalam penanggulangan  tindak pidana politik uang di pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020,  dan apakah faktor penghambat peran Bawaslu Bandar Lampung dalam  penanggulangan tindak pidana politik uang di pemilihan walikota Bandar  Lampung tahun 2020.  Penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan masalah yaitu pendekatan  secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber penelitian ini terdiri  Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung, Badan Pengawas Pemilu Kota  Bandar Lampung, dan Akademisi Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan  data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data  dilakukan secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, (1)  Bawaslu dan KPU melakukan perannya dalam penanggulangan politik uang  dengan upaya pre-emtif, preventif dan represif. Upaya pre-emtif dilakukan  dengan cara memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan  politik uang. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan pembinaan dan  sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang. Upaya  represif dilakukan oleh Bawaslu bersama Gakkumdu dengan memberikan sanksi  kepada para pelanggar aturan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur. (2)  Faktor penghambat peran Bawaslu dalam upaya penanggulangan politik uang    pada pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020 yaitu, faktor perundang-  undangan, masih adanya celah dalam peraturan perundang-undangan dan masih    belum tergabung nya undang-undang yang mengatur tentang pemilihan dalam  satu undang-undang. Faktor penegak hukum, penindakan pelanggaran lebih rumit  karena harus berkodinasi dengan sentra Gakkumdu. Faktor budaya, sebagian  Yudha Mahendra    masyarakat masih menganggap politik uang merupakan suatu hal yang biasa  dilakukan setiap pemilihan.  Saran dalam penelitian ini adalah, aturan dalam pemilu di evaluasi sehingga  aturan menjadi mendetail dan sebaiknya Undang-Undang tentang pemilihan  dijadikan satu Undang-Undang. Para penegak hukum harusnya lebih tegas dalam  menindak para pelanggar dan diberikan kemudahan untuk menindak suatu  pelanggaran. Serta edukasi ke masyarakat lebih di gencarkan lagi sehingga budaya  politik uang dapat dihilangkan.  Kata Kunci : Peran Bawaslu, Politik Uang, Penanggulangan.
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2021
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/62443/1/Abstak%20Yudha%20Mahendra%20-%20Yudha%20Mahendra.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/62443/2/FULL%20SKRIPSI%20YUDHA%20MAHENDRA%20-%20Yudha%20Mahendra.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/62443/3/Skripsi%20Tanpa%20Bab%20Pembahasan%20Yudha%20Mahendra%20%282%29%20-%20Yudha%20Mahendra.pdf
identifier:   Yudha Mahendra, 1612011336  (2021) PERAN BAWASLU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/62443/