title: PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MILITER YANG  MELAKUKAN KEJAHATAN KETIDAKTAATAN YANG DISENGAJA   (Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)
creator: AHMAD  AKASYAH, 1812011312 
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 343 Hukum militer, pertahanan, keuangan publik, pajak, perdagangan (perdagangan), hukum industri
subject: 345 Hukum pidana
description: ABSTRAK     PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MILITER YANG   MELAKUKAN KEJAHATAN KETIDAKTAATAN YANG DISENGAJA  (Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)      Oleh   AHMAD AKASYAH     Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang memiliki tugas dalam   mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,  hendaknya para militer dalam mengemban tugas serta dalam hidup dan  kehidupannya ia senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara. Akan tetapi  dalam menjalankan dinas keprajuritan masih ditemukan pelanggaran  pelanggaran yang terjadi dan merupakan suatu sikap yang indisipliner.  Pelanggaran pelanggaran ini harus dilakukan penegakan hukum untuk menjaga  kedisiplinan dalam dinas keprajuritan terutama dalam menjalankan perintah  kedinasan.    Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris).  Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Militer, Oditur Militer, dan  Dosen. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan.  Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif yang  disajikan secara analisis deskriptif.    Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan simpulan bahwa militer yang  menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan  semaunya  melampaui perintah  sedemikian  itu akan  mendapatakan sanksi yang  sebagaimana diatur dalam undang undang yang berlaku (Pasal 103 KUHPM).  Proses penegakan hukum pidana militer melalui mekanisme tahap penyidikan,  tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan, dan tahap  pelaksanaan putusan dengan berpedoman pada asas kesatuan komando, asas  komandan bertanggungjawab terhadap anak buahnya, dan asas kepentingan  militer. Terdapat beberapa faktor penghambat penegakan hukum pidana  terhadap kejahatan ketidaktaatan yang disengaja seperti pemahaman terhadap  norma hukum dan keberadaan saksi.  Saran yang disampaikan adalah Atasan (Komandan) hendaknya melakukan  pembinaan terhadap anggotanya atau bawahannya sesuai dengan asas yaitu Asas  Komandan Bertanggungjawab Terhadap Anak Buahnya, serta hendaknya  pembinaan disiplin terhadap para prajurit TNI guna meminimalisir terjadinya  kejahatan ketidaktaatan yang disengaja.     Kata kunci : Penegakan Hukum Pidana, Militer, Kejahatan Ketidaktaatan  yang Disengaja.     
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2022-05-31
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/63194/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/63194/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/63194/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   AHMAD AKASYAH, 1812011312   (2022) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MILITER YANG MELAKUKAN KEJAHATAN KETIDAKTAATAN YANG DISENGAJA (Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/63194/