creators_name: KAUSAR JUMAHIR LESEN,  lesenkausarjumahir@gmail.com
creators_id: 1512011215
type: other
datestamp: 2022-06-22 02:13:35
lastmod: 2022-06-22 02:13:35
metadata_visibility: show
title: PENGATURAN KODE ETIK DAN DISIPLINANGGOTAPARTAI
POLITIK
(StudiPadaPartai Demokrasi Indonesia-Perjuangan,Partai Demokrat,
PartaiKeadilan SejahteradanPartai Solidaritas Indonesia)
ispublished: pub
subjects: 340
subjects: 342
full_text_status: restricted
abstract: 
Pelanggaran hukum yang termasuk di dalamnya pelanggaran etik secara nyata
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan etis peraturan bagi
anggota partai politik, tetapi pelanggaran tersebut justru menunjukkan adanya
peningkatan oleh pejabat publik yang berasal dari partai politik, sehingga menarik
untuk melakukan penelitian bagaimana menentukan model kode etik bagi anggota
partai politik yang terlibat sekaligus sebagai pejabat publik.Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris dengan pendekatan
perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwapengaturan kode etikdan
disiplin partai dilakukan melalui upaya pencegahan dan penindakan. Upaya
pencegahan dilakukan melalui pembinaan terhadap anggota biasa, anggota, dan
kader partai secara berkesinambungan oleh bidang kehormatan partai di tiap
tingkatan dewan pimpinan partai. Sementara upaya penindakan dilakukan oleh
komite etik dan disiplin partai yang dibentuk oleh DPP yang bertugas memeriksa
dan membuktikan setiap dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang
dilakukan oleh anggota partai. Komite etik dan disiplin partai berwenang untuk
memeriksa dan memberikan rekomendasi bersalah tidaknya anggota partai dalam
pelanggaran kode etik dan/atau disiplin partai atas dasar adanya laporan, aduan,
atau informasi.
Kata Kunci:Penegakan,Kode Etik,Disiplin,Partai Politik.




Violationof the law which includes ethical violations is actually an act that is
contrary to the ethical rules of regulations for members of political parties, but
these violations actually indicate an increase by public officials from political
parties, so it is interesting to conduct research on how to determine the model of
the code of ethics for members of the political party. members of political parties
who are involved as well as public officials. The type of research used in this
research is normative-empirical with a statutory approach. The data obtained
were then analyzed qualitatively.The results of the research and discussion show
that the enforcement of the code of ethics and party discipline is carried out
through prevention and prosecution efforts. Prevention efforts are carried out
through continuous guidance for ordinary members, members, and party cadres
by the party honors division at each level of the party leadership council.
Meanwhile, efforts to take action are carried out by the party ethics and discipline
committee formed by the DPP which is tasked with examining and proving any
alleged violations of the party's code of ethics and discipline by party members.
The party ethics and discipline committee is authorized to examine and provide
recommendations on whether party members are guilty of violating the code of
ethics and/or party discipline on the basis of reports, complaints, or information.
Keywords:Enforcement, Code of Ethics, Discipline, Political Parties.
date: 2022-06-10
date_type: published
publisher: FAKULTAS HUKUM 
place_of_pub: UNIVERSITAS LAMPUNG 
id_number: 1512011215
citation:   KAUSAR JUMAHIR LESEN, lesenkausarjumahir@gmail.com  (2022) PENGATURAN KODE ETIK DAN DISIPLINANGGOTAPARTAI POLITIK (StudiPadaPartai Demokrasi Indonesia-Perjuangan,Partai Demokrat, PartaiKeadilan SejahteradanPartai Solidaritas Indonesia).  FAKULTAS HUKUM , UNIVERSITAS LAMPUNG .     
document_url: http://digilib.unila.ac.id/63440/1/01.%20ABSTRAK.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/63440/3/03.%20SKRIPSI%20KAUSAR%20JUMAHIR%20LASEN.pdf
document_url: http://digilib.unila.ac.id/63440/2/02.%20SKRIPSI%20KAUSAR%20JUMAHIR%20LASEN%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf