<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n"^^ . "ABSTRAK\r\n \r\nKEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL \r\nDALAM NEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\nOleh \r\nM. HARIS JANUAR\r\n\r\nPemerintah Kota Bandar Lampung menerapkan kebijakan melalui Dinas\r\nPenanaman Modal dan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Bandar\r\nLampung yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan\r\nDinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam\r\npenelitian bagaimana kepastian hukum terhadap penanaman modal Dalam Negeri\r\n(PMDN) di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor apa saja yang mendukung\r\ndan menghambat terhadap kepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam\r\nNegeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung. \r\n\r\nJenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan\r\npendekatan perundang-undangan dan didukung dengan penelitian lapangan. Data\r\nyang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. \r\n\r\nHasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap\r\npenanaman modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota Bandar Lampung,\r\npenyelenggaraan penanaman modal telah dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah\r\ndalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang\r\nmenyatakan masalah penanaman modal tetap menjadi kewenangan pemerintah\r\ndaerah yang mana Pemerintah Provinsi juga dapat memberikan pelayanan\r\nadministrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota, dan dilimpahkan\r\njuga kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan pelayanan\r\nadministrasi penanaman modal. Faktor-faktor yang mendukung terhadap\r\nkepastian Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kota\r\nBandar Lampung adalah adanya berbagai langkah debirokrasi dan deregulasi yang\r\ndilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung terus dilanjutkan untuk menciptakan\r\nefisiensi berusaha dan berinvestasi termasuk konsistensi aturan dan kepastian\r\nhukum untuk meminimalisir ketidakpastian berusaha bagi investor penanam\r\nmodal diantaranya, membentuk forum komunikasi kegiatan investasi usaha swasta\r\ndan asing. Faktor penghambat adalah terkait perizinan penanaman modal yaitu\r\ntidak efisiennya pengurusan perizinan usaha. Investor seringkali dibebani oleh\r\nPeraturan yang tumpang tindih, panjangnya rantai birokrasi yang berbelit-belit\r\nsehingga membutuhkan waktu yang cukup lama, pungutan liar, merupakan beban\r\nyang besar bagi pengusaha. \r\n\r\nKata Kunci: Kepastian Hukum, Penanaman Modal Dalam Negeri. \r\n\r\n \r\nABSTRACT\r\n \r\nLEGAL CERTAINTY TOWARD DOMESTIC INVESTMENT (PMDN) \r\nIN BANDAR LAMPUNG CITY \r\n(Study at the One Stop Integrated Service Investment Service (DPM PTSP) of\r\nBandar Lampung City Government) \r\n \r\nBy \r\nM. HARIS JANUAR\r\n \r\nThe Bandar Lampung City Government implements policies through the Bandar\r\nLampung City Investment Office and PTSP (One Stop Integrated Service) which\r\nserve as guidelines for implementing programs and activities for the Bandar\r\nLampung City Investment Office and PTSP. The problem in the research is how\r\nthe legal certainty of Domestic Investment (PMDN) in Bandar Lampung City and\r\nwhat factors support and hinder the legal certainty of Domestic Investment\r\n(PMDN) in Bandar Lampung City. \r\nThe type of research used in this research is normative with a statutory approach\r\nand is supported by field research. The data obtained were then analyzed\r\nqualitatively. \r\nThe results of the research and discussion show that legal certainty for Domestic\r\nInvestment (PMDN) in Bandar Lampung City, the implementation of investment\r\nhas been delegated to the Regional Government in Law Number 23 of 2014\r\nconcerning Regional Government which states that investment issues remain the\r\nauthority of the regional government. which the Provincial Government can also\r\nprovide investment administration services, including across districts/cities, and\r\ndelegated also to district/city governments to provide investment administration\r\nservices. Factors that support the legal certainty of Domestic Investment (PMDN)\r\nin Bandar Lampung City are the existence of various bureaucratic and\r\nderegulation steps carried out by the Bandar Lampung City Government to\r\ncontinue to create business and investment efficiency including consistency of\r\nrules and legal certainty to minimize uncertainty doing business for investors,\r\namong others, establishing a communication forum for private and foreign\r\nbusiness investment activities. The inhibiting factor is related to investment\r\nlicensing, namely the inefficient management of business licenses. Investors are\r\noften burdened by overlapping regulations, long convoluted bureaucratic chains\r\nthat take a long time, illegal levies, are a big burden for entrepreneurs.\r\n\r\n Keywords: Legal Certainty, Domestic Investment.\r\n \r\n"^^ . "2022-06-09" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "M. HARIS"^^ . " JANUAR"^^ . "M. HARIS JANUAR"^^ . . . . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI FULL TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . . "KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM\r\nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \r\n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM\r\nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \r\n\r\n (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #63775 \n\nKEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL DALAM \nNEGERI (PMDN) DI KOTA BANDAR LAMPUNG \n(Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM \nPTSP) Pemerintah Kota Bandar Lampung) \n \n\n\n" . "text/html" . . . "346 Hukum privat, hukum perdata" . .