TY  - GEN
CY  - UNIVERSITAS LAMPUNG 
ID  - eprints63881
UR  - http://digilib.unila.ac.id/63881/
A1  - Panji Dwi Pangestu, 1512011339
Y1  - 2022/06/16/
N2  -  

 

ABSTRAK 

 
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELAKUKAN 
PENGERUSAKAN FASILITAS PUBLIK
(Studi Putusan Nomor:  1281/Pid.B/2020/PN Tjk) 
 
 
Oleh
PANJI DWI PANGESTU 

Unjuk rasa atau demonstrasi pada dasarnya merupakan hak warga negara untuk
mengeluarkan pendapat yang dilindungi undang-undang, sehingga idealnya
dilaksanakan dengan baik dan mengikuti peraturan yang berlaku. Pada kenyataannya
terdapat pengunjuk rasa yang melakukan tindak pidana pengerusakan fasilitas
publik. Permasalahan penelitian ini adalah: (1)  Bagaimana dasar pertimbangan
Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pengunjuk rasa yang melakukan
pengerusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor: 1281/Pid.B/2020/PN.Tjk? (2)
Apakah aspek keadilan substantif pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pengunjuk
rasa yang melakukan pengerusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor:
1281/Pid.B/2020/PN.Tjk.?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Narasumber terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. Pengumpulan data dilakukan dengan
studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.    

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim
dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap pengunjuk rasa
yang melakukan pengerusakan fasilitas publik dalam Putusan Nomor:
1281/Pid.B/2020/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis.
Pertimbangan yuridis yaitu perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 170 ayat
(2) ke-1 KUHP. Pertimbangan filosofis yaitu hakim menilai bahwa pemidanaan
tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada pelakunya tetapi sebagai
upaya pemidanaan terhadap terdakwa. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringan pidana bagi terdakwa,
serta pidana yang dijatuhkan hakim telah memberikan manfaat kepada masyarakat.
(2) Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap pengunjuk rasa yang melakukan
pengerusakan fasilitas publik belum memenuhi unsur keadilan, karena pidana 6
(enam) bulan penjara yang dijatuhkan hakim belum memenuhi rasa keadilan bagi
pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar kelas III SMK yang akan mengikuti
Ujian Akhir Sekolah (UAS)  dan Ujian Akhir Nasional (UAN),  sehingga akan dapat
 
ii 
 
 
iii 
Panji Dwi Pangestu 

berdampak pada hilangnya konsentrasi dan fokus terdakwa dalam menghadapi ujian
tersebut. Majelis hakim seharusnya memilih alternatif jenis pidana lain yang dapat
diterapkan terhadap terdakwa, sehingga terdakwa dapat menyadari kesalahan yang
dilakukannya dan memperbaiki dirinya tanpa harus menjalani pidana penjara. 

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Hendaknya hakim dalam memutus perkara
pidana pengerusakan fasilitas publik oleh pelaku yang masih berstatus sebagai
pelajar lebih berorientasi pada pembinaan kepada pelaku, yaitu menitikberatkan
pada bagaimana mengembalikan pelaku menjadi warga yang baik dan tidak
mengulangi perbuatan pidana berupa pengrusakan fasilitas publik.  (2) Pengunjuk
rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum hendaknya mematuhi berbagai
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melakukan
pengerusakan terhadap fasilitas publik, terlebih apabila perbuatan tersebut didorong
emosi sesaat dan dipengaruhi orang lain aat melakukan unjuk rasa. 

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Pengunjuk Rasa, Pengerusakan 

 
  

 



 
PB  - FAKULTAS HUKUM 
TI  - ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN 
PIDANA TERHADAP PENGUNJUK RASA YANG MELAKUKAN
PENGERUSAKAN FASILITAS PUBLIK 

(Studi Putusan Nomor:  1281/Pid.B/2020/PN Tjk) 


AV  - restricted
ER  -