The repository administrator has not yet configured an RDF license.
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti)
ABSTRACT This research was done to describe the implementation of East Lampung Regional Policy Number 07 Year 2013 about Environmental Protection and Management, and to describing problems of the policy implementation. Methods of research which is used in the research are qualitative method and explorative design method. The research was held on Pasir Sakti regency, East Lampung Resort, focused on description of characteristics of Regional Policy of East Lampung Resort Government about Environmental Protection and Management which is shown on technical study about the implementation and it’s obstacles. The research that the implementation of Regional Policy of East Lampung Resort Government about Environmental Protection and Management on the year 2013 until 2014 was not effectively done, because some points of the East Lampung Regional Policy Number 07 Year 2013 about Environmental Protection and Management was not implemented, especially in the case of critical coastal land on Pasir Sakti Regency. The points that were not implemented are: Environmental Strategic Study (ESS), natural resources exploitation and environment based on the environmental study of support and shelter capability, environmental polution and/or damage controls, environmental polution and/or damage cope, functional reparation of environment, environmental upkeeping and conservation, people participation facilitated by local government, controlling and sanction, and people complains base; Beside those, problems that still exist nowadays (year 2014) are sand mining (C mining), and coastal land abration which has reduce local land productivity. The sand mining corporates now become unfriendly to the environment until the year 2014, and it was less coped by the local government so that the damage of local land caused by those sand mining corporates are unable to overcome by the regional policies. Key words: policy implementation, environmental damage, coastal land ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta mendeskripsikan permasalahan yang ada terkait dengan implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan desain penelitian eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dengan fokus deskripsi karakteristik masalah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa kajian teknis pelaksanaan kebijakan dan permasalahannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 2013 hingga 2014 tidak berjalan dengan efektif, diantaranya karena tidak terlaksananya sebagian pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap permasalahan kondisi kekritisan lahan pesisir di Kecamatan Pasir Sakti. Pasal-pasal yang tidak terpenuhi antara lain: Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan hidup, pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup, partisipasi masyarakat yang difasilitasi pemerintah daerah, pengawasan dan sanksi, serta pos pengaduan masyarakat; Selain itu permasalahan lingkungan hidup yang terdapat di Kecamatan Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur masih ada hingga saat ini (tahun 2014) diantaranya adalah pengusahaan pertambangan pasir (galian C) dan abrasi lahan pesisir yang mengurangi produktifitas lahan setempat. Permasalahan mengenai pengusahaan pertambangan pasir yang kini tidak ramah lingkungan hingga tahun 2014 kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kabupaten setempat sehingga kerusakan lahan akibat pengusahaan tersebut masih belum dapat diatasi dengan peraturan daerah setempat. Kata kunci: implementasi kebijakan, kerusakan lingkungan, lahan pesisir
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti) (File PDF)
Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti) (Other)
HTML Summary of #6412 Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Kondisi Kekritisan Lahan Pesisir di Kecamatan Pasir Sakti)