%A PARLIN YOHANES. S parlinyohanes28@gmail.com
%T PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING TENTANG PEMBERIAN DATA TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN
(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)
%X ABSTRAK
PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI WARGA NEGARA ASING TENTANG PEMBERIAN DATA TIDAK SAH UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN
(Studi Putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)
Oleh
Parlin Yohanes. S
Pada tindak pidana pelaku yang memanipulasi data yang tidak sah atau yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalan republik indonesia sering dilakukan oleh warga negara (WNA) yang datang ke indonesia, banyak cara yang dilakukan untuk memanipulasi semua dokumen yang terkait agar izin tinggal di indonesia bisa lebih lama dari yang telah diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berlaku di republik indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara pidana (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) terkait pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan. 2) Apakah penerapan sanksi pidana berdasarkan pasal 126 Huruf c UU No. 6 tahun 2011 dalam perkara pidana (Studi Putusan No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) terkait pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan.
Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative dan empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitiatif.
Hasil penilitian dan pembahasan menunjukan, hakim dalam memutuskan perkara putusan Nomor: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk terhadap tindak pidana kasus pemberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan dengan amar putusan lima bulan kurungan dan denda sebanyak lima juta rupiah, dan hakim mempertimbangkan semua unsur delik pasal 126 huruf c UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, hal-hal yang meringankan dan juga hal-hal yang memberatkan juga berpedoman pada pasal 183 KUHAP, pasal 193 (1) dan ayat (2) b KUHAP dan pasal-pasal lain peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berdasarkan analisis penulis terkait putusan yang diberikan oleh hakim dalam pemberian sanksi terhadap Zahid Alam bin Mohd
3
Husson alias Agung.S ini masih belum sesuai dengan nilai keadilan hukum, melihat bahwa lama sanksi penjara yang termuat dalam Pasal 126 huruf c UU No 6 Tahun 2011 tentang kemigrasian adalah maksimal lima tahun penjara namun dalam kasus ini hakim hanya memberikan sanksi terhadap terdakwa selama lima bulan kurungan saja jadi masih sangat jauh dari kata adil. Dalam Putusan ini hakim dalam memberikan putusan sanksi pidana tersebut apabila dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan telah sesuai dengan teori relatif / tujuan (utilitarian). Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan hukuman pada umumnya bersifat menakutkan namun hukuman bersifat memperbaiki/merehabilitas.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis memberikan saran untuk penegak hukum yaitu hakim bahwa dalam memberikan putusan hendaknya mempertimbangkan ketentuan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, kemudian terhadap seluruh penegak hukum hendaknya memberikan sanski yang sesuai dan dapat memberikan efek jera terhadsap pelaku tindak pidana pemeberian data tidak sah untuk memperoleh dokumen perjalanan.
Kata Kunci: Sanksi Pidana, Warga Negara Asing, Data Tidak Sah
Parlin Yohanes. S
4
ABSTRACT
APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR FOREIGN NATIONALS REGARDING THE PROVISION OF UNAUTHORIZED DATA TO OBTAIN TRAVEL DOCUMENTS
(Study of Decision Number: 327/Pid.Sus/2021/PN. TJK)
By:
Parlin Yohanes. S
In criminal acts, perpetrators who manipulate invalid or incorrect data to obtain travel documents for the Republic of Indonesia are often carried out by citizens (foreigners) who come to Indonesia, there are many ways to manipulate all related documents so that their residence permit in Indonesia can be easier. longer than what has been regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration in force in the Republic of Indonesia. The problems in this study are 1) What is the basis for judges' considerations in imposing criminal sanctions in criminal cases (Study Decision No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) regarding the provision of invalid data to obtain travel documents. 2) Is the application of criminal sanctions based on Article 126 Letter c of Law no. 6 of 2011 in a criminal case (Study of Decision No: 327/Pid.Sus/2021/PN Tjk) related to the provision of invalid data to obtain travel documents is in accordance with the purpose of punishment.
The research method uses a normative and empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. The study was conducted by means of a literature study and a field study, the data analysis used was qualitative.
The results of the research and discussion show that the judge in deciding the decision case Number: 327/Pid.Sus/2021/PN.Tjk against the criminal act of providing invalid data to obtain travel documents with a verdict of five months in prison and a fine of five million rupiah, and The judge considered that all elements of the offense in Article 126 letter c of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration which was charged to the defendant had been fulfilled, then based on the legal facts revealed from the results of the examination in the form of testimony from witnesses, expert statements, statements of the defendant, and evidence presented at trial, mitigating matters as well as aggravating matters are also guided by Article 183 of the Criminal Procedure Code, Article 193 (1) and paragraph (2) b of the Criminal Procedure Code and other articles of the relevant laws and regulations. Based on the author's analysis regarding the decision given by the judge in giving sanctions to Zahid Alam bin Mohd Husson alias Agung.S, this is still not appropriate with the value of legal justice, seeing that the length of imprisonment contained in Article 126 letter c of Law No. 6 of 2011 concerning migration is a maximum of five years in prison but in this case the judge only gave a sanction to the defendant for five months in prison, so it is still very far from the word fair In this decision, the judge in giving the decision on the criminal sanction if it is
5
related to the theory of the purpose of punishment is in accordance with the theory of relative/purpose (utilitarian). This theory states that the imposition of punishment must have a specific purpose, not just as retaliation, punishment is generally scary, but punishment is repairing/rehabilitating.
Based on the research that has been done, the writer gives advice to law enfoCrcers, namely judges that in giving decisions, they should consider the provisions in accordance with the provisions of applicable criminal law, then all law enforcers should provide appropriate sanctions and can provide a deterrent effect on perpetrators of criminal acts. legal to obtain travel documents.
Keywords: Criminal Sanctions, Foreign Citizens, Invalid Data
%D 2022
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%R 1812011142
%I FAKULTAS HUKUM
%L eprints64422