%0 Generic
%A THERESIA YULITA GIRSANG, 1812011228
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2022
%F eprints:64663
%I FAKULTAS HUKUM
%T TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN CYBERPORN
%U http://digilib.unila.ac.id/64663/
%X Cyberporn merupakan kejahatan yang muncul dari kemajuan teknologi yang  termasuk di dalamnya tindak pidana asusila, yang berarti nya memanfatkan media  internet sebagai sarana mencari keuntungan, dalam hal ini meliputi konten konten  pornografi dan penyedia layanan seksual. Jika dikategorikan pada tindak pidana  atau kejahatan cyber, sangat sulit menentukan atau merumuskan perbuatan  menyimpang seseorang. jika pembuktian kejahatan seseorang menitik beratkan  pada perbuatannya maka penentuan seseorang dapat di katakan bersalah dan  secara sah melawan hukum harus lah di buktikan secara benar untuk memperoleh  kepastian hukum. Untuk itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :  Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya cyberporn? Bagaimanakah upaya  penanggulangan terhadap cyberporn?  Metode penelitian yang digunakan yakni secara yuridis normatif dan yuridis  empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang  bersumber dari lapangan, berupa hasil wawancara dengan narasumbernarasumber,  data skunder yang bersumber dari kepustakaan. Sedangkan  pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi, klasifikasi, dan sistemisasi  data, kemudian dianalisis secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didapat, faktor yang  menyebabkan terjadinya kejahatan cyberporn adalah faktor degradasi moral,  faktor ekonomi, agama, serta lingkungan. Kemudian pada upaya penanggulangan  cyberporn, tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi  harus ditempuh dengan pendekatan integral/ sistemik. Terdapat 4 (empat) cara  pendekatan non penal policy yang dapat dilakukan, yaitu pendekatan teknologi,  pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral atau edukatif, pendekatan global.  Saran penulis dalam skripsi ini Pemerintah diharapkan dapat memberikan  sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas  mengenai pornografi serta diharapkan dapat mengakomodir sepenuhnya terutama  pembatasan pornografi itu sendiri kepada masyarakat. Penegak Hukum harus  membatasi penyebaran pornografi melalui perbaikan Tentang kategori porno  dalam perundang-undangan bagi yang melanggar akan dikenakan pelanggaran  Hukuman yang lebih berat di depan. Dan seluruh lingkup masyarakat, orang tua,  diri pribadi harus saling mengawasi, menghindari, serta saling mengingatkan  bahwa kejahatan cyberporn merupakan kejahatan yang memiliki sanksi hukum.  Sehingga jika saling mengingkatkan, diharapkan dapat mengurangi atau  menghilangkan kejahatan cyber ini.  Kata Kunci : Cyberporn, Nonpenal, Kejahatan.