@misc{eprints64763,
           month = {Juni},
           title = {ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERSETUBUHAN DENGAN HEWAN},
          author = {1652011240 Muhammad Ivander Philothra},
         address = {UNIVERSITAS LAMPUNG},
       publisher = {FAKULTAS HUKUM},
            year = {2022},
             url = {http://digilib.unila.ac.id/64763/},
        abstract = {Kebijakan hukum pidana terhadap persetubuhan dengan hewan dalam perspektif
hukum pidana sebagai sarana penyelesaian konflik dalam upaya melindungi hakhak hewan dan nilai-nilai kemanusiaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah:
Bagaimanakah kebijakan hukum pidana terhadap persetubuhan dengan hewan
melalui kebijakan. Dan Apa yang menjadi alasan persetubuhan dengan hewan tidak
diatur.
Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis
normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Skunder.
Narasumber: Psikolog dan Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Universitas
Lampung.
Hasil penelitian dan pembahasan adalah 1. Persetubuhan dengan hewan diatur oleh
Undang-Undang namun secara eksplisit sehingga penanganan dan penanggulangan
atas tindak pidana ini tidak maksimal, persetubuhan dengan hewan menyakiti
hewan baik secara fisik ataupun secara mental, dan dampak lain yang dapat
merugikan hewan secara terus menerus, persetubuhan dengan hewan yang
dilakukan pelaku bukanlah suatu kecacatan mental melainkan kelainan seksual,
sehingga tidak termasuk sebagai suatu alasan penghapusan pidana. 2.Pengaturan
terhadap persetubuhan dengan hewan diatur secara eksplisit pada Pasal 66A Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 ?setiap orang dilarang menganiaya
dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak
produktif?, namun peraturan ini memiliki celah hukum dimana terdapat unsur cacat
dan gangguang produktif sebagai landasan proses hukum dapat ditegakkan, hal ini
dikarenakan aturan terkait hanya dikeluarkan terakhir pada tahun 2014 sehingga
tidak mengikut arus perkembangan kejahatan dimasa sekarang, kegiatan
persetubuhan yang dianggap sebelah mata dikarenakan objek atau korban
merupakan hewan dan bukanlah manusia merupakan alasan utama proses hukum
tidak dilalui oleh para pelaku dan efek jera atas persetubuhan dengan hewanpun tidak berlaku, hukum yang tunduk atas alasan kejahatan ringan akan menyepelekan
tiap-tiap kriminalisasi jika tidak serius menangani para pelanggar hukum.
Saran dari penelitian ini adalah perlu aturan khusus yang memperbarui aturan
terkait perlindungan hewan, dikarenakan aturan yang lama sudah tidak sesuai
dengan era globalisasi sekarang, dan kejahatan terhadap hewan yang marak dan
dianggap sepele merupakan alasan penting untuk memperbaharui undang-undang a
quo. perlunya proses rehabilitasi terhadap pelaku semasa proses hukuman
berlangsung, hal ini sesuai dengan para pelaku narkotika, pelaku yang mengidap
kelainan sosial atau social disorder, maka perlu penanganan dari para psikiater
untuk memberikan pendampingan agar tercapainya pemulihan untuk pelaku agar
tidak melakukan hal serupa, edukasi terhadap pendidikan seksual bagi anak agar
tidak mengalami proses salah belajar melalui pornografi dan menimbulkan kelainan
seksual.
Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Persetubuhan Hewan}
}