%A 1926021021 ASRIANTURI
%T PEMBERHENTIAN ANGGOTA KPU DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN ETIKA POLITIK PENYELENGGARA PEMILU
(Studi Kasus di Kabupaten Pringsewu)
%X Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu merupakan landasan pelaksanaan kode etik penyelenggara pemilu. Pada tahun 2018 terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian untuk mengetahui, menganalisa mengapa ada pemberhentian Anggota KPU serta bagaimana faktor dan motif yang mempengaruhi pemberhentian Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Tipe penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data Keep it brief, menjaga fokus wawancara dengan strategi validitas menggunakan triangulate. Hasil penelitian bahwa faktor pelanggaran kode etik dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai Anggota KPU merupakan faktor utama yang menjadi alasan pemberhentian teradu/AP, sifat putusan DKPP bersifat final dan mengikat serta tidak ada motif lain terkait pemecatan Anggota KPU Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan perspektif administrasi dan etika politik penyelenggara pemilu bahwa pelaksanaan penyelenggara pemilu didasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiludan Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 dengan menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Upaya membangun instansi yang adil tidak akan terwujud apabila pemilik kewenangan tidak memiliki kepedulian terhadap kinerja yang dibebankan. Dalam kasus etika penyelenggara pemilu terhadap tugas dan tanggung jawab merupakan hal mutlak yang harus dijunjung tinggi serta konsisten dalam pelaksanaan.

Kata Kunci: Pelanggaran Kode Etik, Etika Politik dan Administrasi, Penyelenggara Pemilu.





ABSTRACT

Election Organizer Ethics Council Regulation Number 2 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for Election Organizers is the basis for implementing the code of ethics for election organizers. In 2018 there was a violation of the code of ethics by members of the Pringsewu Regency General Elections Commission. The purpose of the study was to find out, analyze why there was a dismissal of Regency General Elections Commission members and how the factors and motives influenced the dismissal of General Elections Commission members in Pringsewu Regency. The type of research used is descriptive qualitative research. Keep it brief data collection technique, keeping the focus of the interview with a validity strategy using triangulate. The results showed that the violation of the code of ethics in carrying out the duties and authorities as a General Elections Commission Member was the main factor that became the reason for the dismissal of the defendant/AP, the nature of the Election Organizer Ethics Council decision was final and binding and there were no other motives related to the dismissal of the Pringsewu Regency General Elections Commission Member. Based on the administrative perspective and political ethics of election organizers that the implementation of election management is based on Law Number 8 of 2012, Law Number 7 of 2017 concerning Elections and Election Organizer Ethics Council Regulation Number 2 of 2017 by maintaining the integrity, honor, independence, and credibility of election organizers . Efforts to build a fair institution will not be realized if the owner of the authority does not have concern for the performance charged. In the case of the ethics of election administrators, their duties and responsibilities are absolute things that must be upheld and consistent in their implementation.

Keywords: Code of Ethics Violation, Political and Administrative Ethics, Election Organizers.
%D 2022
%I UNIVERSITAS LAMPUNG
%L eprints64792