<> "The repository administrator has not yet configured an RDF license."^^ . <> . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU"^^ . "Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku merupakan penjabat yang diangkat\r\nuntuk menduduki jabatan Sekretaris Daerah yang bersifat sementara, karena\r\nSekretaris Daerah tetap (definitive) berhalangan melaksanakan tugas sehingga terjadi\r\n“kekosongan” Sekretaris Daerah, namun sebagian kalangan media yang menganggap\r\nbahwa ada unsur politisasi terhadap penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi\r\nMaluku. Kemudian berbeda saat wawancara dengan Kasrul Selang, S.T., M.T.\r\nmenurutnya, penunjukan Penjabat Sekretaris Daerah oleh Gubernur Provinsi Maluku\r\nkepada sadli Le, S.Hut., M.Si. merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana\r\ndimaksud di dalam Pasal 214 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang\r\nPemerintahan Daerah, penunjukan tersebut bersifat normatif. Karena Sadli Le, S.Hut.,\r\nM.Si. telah mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan dari\r\nGubernur Provinsi Maluku yang merupakan wakil pemerintah pusat.\r\nKata Kunci: Kewenangan, Pemerintahan Daerah, Sekretaris Daerah\r\n\r\nThe acting Regional Secretary of the Moluccas Province is an official appointed to\r\noccupy the position of Regional Secretary which is temporary, because the Regional\r\nSecretary is still (definitively) unable to carry out his duties so that there is a\r\n“vacancy” of the Regional Secretary. Then some media circles think that there is an\r\nelement of politicization in the appointment of the Acting Secretary. Moluccas\r\nProvince Regional. However, it was different during an interview with Karsul Selang,\r\nS.T., M.T. According to him, the appointment of the acting Regional Secretary by the\r\nGovernor of Moluccas Province to Sadli Le, S.Hut., M.Si. is the authority of the\r\nGovernor as referred to in Article 214 of 2014 Law Number 23 of 2014 concerning\r\nRegional Government, the appointment is normative because Sadli Le, S.Hut., M.Si.\r\nhas received a recommendation from the Minister of Home Affairs and the\r\nappointment of the Governor of Moluccas Province as the representative of the\r\ncentral government.\r\nKey Words: Authority, Regional Government, Regional Secretary"^^ . "2022-07-29" . . . . . "FAKULTAS HUKUM"^^ . . . . . . . "Steven Edoward"^^ . "Salasiwa"^^ . "Steven Edoward Salasiwa"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (File PDF)"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (File PDF)"^^ . . . "ABSTRAK.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (File PDF)"^^ . . . "SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "indexcodes.txt"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "lightbox.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "preview.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "medium.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "small.jpg"^^ . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . . "IMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN\r\n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN\r\nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU (Other)"^^ . . . . . "HTML Summary of #64808 \n\nIMPLEMENTASI PASAL 214 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN \n2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENUNJUKAN \nPENJABAT SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU\n\n" . "text/html" . . . "340 Ilmu hukum" . . . "342 Hukum tata negara:" . .