@misc{eprints64926, month = {Juli}, title = {DIGITALISASI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA METRO}, author = {1816041073 MUTIARA TASYA}, address = {UNIVERSITAS LAMPUNG}, publisher = {FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK }, year = {2022}, url = {http://digilib.unila.ac.id/64926/}, abstract = {Pelayanan perizinan sering dikaitkan pada prosedur yang rumit, panjang, membutuhkan waktu yang lama, tidak efektif, dan rawan adanya calo dan pungutan liar oleh oknum-oknum tertentu.Adanya digitalisasi ini berupaya untuk mengubah stigma tersebut dengan adanya pelayanan yang memberikan kemudahan, kecepatan layanan, transparansi, prosedur yang sederhana, efektif dan efisien baik waktu dan biaya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian penerapan digitalisasi sistem pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Metro (DPMPTSP) dan keikutsertaan Pemerintah Daerah Kota Metro dalam hal tersebut, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem ini.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dikaji dengan dua indikator elemen sukses dalam digitalisasi pada sektor publik, yaitu support (dukungan) dan value (manfaat). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi sistem pelayanan perizinan di DPMPTSP Kota Metro dengan menggunakan Aplikasi SICANTIK Cloud dan OSS RBA telah dianggap cukup berhasil dengan adanya dukungan yang baik dan manfaat yang diterima, serta kemudahan, layanan yang cepat, proses yang sederhana, transparansi dengan tracking pemrosesan, efektif dan efisiennya waktu dan biaya setelah dijalankannya sistem ini. Faktor pendukung: alokasi sumber daya yang baik, dukungan pemerintah daerah, jaringan internet yang menyeluruh, pemahaman masyarakat, dan letak geogrfis. Faktor penghambat: kendala akses, minim kuota untuk mengikuti kompetensi terkait sistem, dan integrasi sistem pendukung yang belum seluruhnya terkoneksi. Kata kunci:pelayanan publik, SICANTIK Cloud, OSS RBA, teknologi, eGovernment} }