%0 Generic
%A NATASHA ASMARA,  1852011076
%C UNIVERSITAS LAMPUNG
%D 2022
%F eprints:64963
%I FAKULTAS HUKUM
%T PEMBERIAN KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN TERHADAP  TUNGGAKAN DAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI  LAMPUNG
%U http://digilib.unila.ac.id/64963/
%X Pemerintah Provinsi Lampung memberlakukan peraturan Gubernur Lampung No.  14 Tahun 2021 tentang Pemberian Keringanan atau Pembebasan Terhadap Pokok  Tunggakan dan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan  Bermotor di Provinsi LampungTahun 2021. Sehingga dalam rangka meningkatkan  PAD dari sektor PKBkarena adanya kewenangan sesuai dengan undang-undang  yang memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan. Permasalahan  penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pembatasan terhadap  tunggakan dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan  Asli Daerah Provinsi Lampung tahun 2021? (2) Apa faktor penghambat dan  pendukung dalam pemberian keringanan atau pembebasan terhadap tunggakan dan  denda pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ?  Penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.  Pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi pustaka. Pengolahan data  dengan seleksi, klasifikasi, dan penyusunan. Data dianalisis secara deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian ini menunjukan: (1) pelaksanaan pembatasan terhadap tunggakan  dan denda Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung telah  mengeluarkan Peraturan Gubernur LampungNomor 14 Tahun 2021 dalam hal  peningkatan Pajak Daerah yang nyatanya terbukti belum mampu mengoptimalkan  target penerimaan PKB. (2) Faktor penghambat secara rasional pemberian  keringanan denda PKB tidak dapat menimbulkan efek kesadaran, adanya  pembatasan jam ketika PPKM, masyarakat tidak memanfaatkan aplikasi yang ada.  Saran dalam penelitian ini adalah : (1) Pemerintah Provinsi Lampung perlu  memaksimalkan sosialisasi pendaftaran pajak secara online agar masyarakat tidak  perlu menunggu lama dan biaya sudah tertera sehinggamasyarakat tergerak untuk  membayar PKB. (2) Pemerintah ProvinsiLampung perlu meningkatkan kinerja  dalam hal pembayaran online di Provinsi Lampung agar terciptanya kemudahanbagi masyarakat.  Kata Kunci: Pemberian, Keringanan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak  Kendaraan Bermotor.