title: IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PERKARA  PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI    MEDIA ELEKTRONIK
creator: KUNCORO PUTRI , MAHARANI
subject: 304 Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial
subject: 340 Ilmu hukum
subject: 345 Hukum pidana
subject: 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
description:      Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa pengaruh positif  dan negatif. namun harus diimbangi dengan Budaya Beretika untuk mewujudkan  ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif, akan tetapi hal tersebut  kontraproduktif dengan masyarakat yang diberikan kebebasan berekspresi serta  berpendapat, jangan sampai dikarenakan  tindakan masyarakat yang bermaksud  untuk melakukan kritik serta saran justru menjadi rentan di kriminalisasi,  sehingga pihak kepolisian menggunakan alternatif lain yakni seperti  memaksimalkan metode restoratif justice dalam penyelesaian perkara pencemran  nama baik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:  Bagaimanakah implementasi restoratif justice oleh polri terhadap perkara  pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media elektronik? Apakah yang  menjadi faktor penghambat terhadap implementasi restoratif justice oleh polri  terhadap perkara pencemaran nama baik dan penghinaan melalui media  elektronik?    Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian  normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum,  sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam  kenyataannya baik berupa penilaian perilaku     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa :   Implementasi restoratif justice oleh polri terhadap perkara pencemaran nama baik  dan penghinaan melalui media elektronik. memiliki dasar hukum yakni Peraturan  Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan  Restoratif Keadilan Restoratif dimana pihak kepolisian akan mengupayakan  langkah-langkah yakni Pertama pihak kepolisian akan melakukan penilaian  terhadap pelaku layak atau tidaknya kasusnya dilakukan restoratif justice, Kedua  Mempertemukan antara korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku  serta para mediator guna mendudukan permasalahan tersebut untuk mencari jalan yang terbaik, Ketiga Melakukan mediasi sebagai bentuk dari restorative justice,  melibatkan pihak pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, serta pihak-pihak  yang bersangkutan untuk mengambil kesepakatan bersama sebagai bentuk  pertanggungjawaban pelaku, sehingga tidak ditempatkan dalam proses peradilan  pidana formal, Keempat ditindaklanjuti dengan Membuatkan berita acara  kesepakatan Ketika proses mediasi berhasil dalam tahapan ini pihak kepolisian  akan membuatkan berita acara perdamaian yang dihadiri oleh masing-masing  pihak, Kelima yakni melanjutkan proses penyidikan ketika tahap proses mediasi  gagal Mediasi merupakan bagian dari restorative justice, ketika mediasi gagal  maka dapat digunakan pihak tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk  proses peradilan pidana berikutnya. dan Faktor penghambat terhadap  implementasi restoratif justice oleh polri terhadap perkara pencemaran nama baik  dan penghinaan melalui media elektronik lebih disebabkan oleh Pertama faktor  penegak hukum yakni rentannya oknum penegak hukum yang mudah disuap oleh  pihak yang berkepentingan sehingga seharusnya perkara tersebut bisa dilakukan  restoratif justice, namun karena perkara tersebut adalah atensi dari orang  berpengaruh maka tak ayal oknum tersebut melakukan kriminalisasi demi  mengejar keuntungan semata atau mencari kesempatan dalam kesempitan, Kedua  Faktor Sarana dan Fasilitas yakni kurangnya sarana dan fasilitas untuk melakukan  restoratif justice seperti tidak tersedianya media internet  yang mensosialisasikan  pentingnya restoratif justice, Ketiga Faktor Masyarakat Masyarakat memiliki  kecenderungan yang besar masih kolot dan berpikiran bahwa pelaku yang telah  mengakibatkan kerugian kepada korban harus diberikan sanksi yang setimpal, dan  Keempat faktor budaya Patut disadari kebudayaan masyarakat Indonesia masih  bersifat legalistik formil ketika ada perbuatan disitu pelaku harus dihukum sesuai  dengan apa yang dilanggarnya.    Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis adalah: Pihak  kepolisian sebaiknya lebih mengoptimalkan implementasi restorative justice  dalam penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya diberlakukan dalam kasus  pencemaran nama baik dan pengadilan pada anak. Namun, harus dilakukan dalam  kasuskasus yang lain, sehingga teciptanya keadilan untuk korban, pelaku, ataupun  masyarakat pada umumnya. dan Pemerintah sebaiknya membuat dasar hukum  seperti Undang-Undang yang mengatur lebih lanjut mengenai restoratif justice.  Sehingga, dalam penerapannya lebih maksimal.                      Kata Kunci : Implementasi Restoratif Justice, pencemaran nama baik dan   penghinaan, Media elektronik 
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2022-08-04
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65191/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65191/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65191/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   KUNCORO PUTRI , MAHARANI  (2022) IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK.  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/65191/