title: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT YANG BERKONFLIK DENGAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG  
creator: Refi Meidiantama, 2022011006
subject: 345 Hukum pidana
subject: 348 Undang-undang, hukum, regulasi dan kasus
description: Abstrak    Penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung menimbulkan banyak persoalan, kemudian dampak dari penerbitan izin pertambangan pasir laut juga menjadi tumpang tindih peruntukan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan berpotensi menimbulkan konflik sosial yang tinggi serta kerusakan ekosistem lingkungan hidup sehingga menimbulkan bencana ekologis. Sehingga dengan demikian penulis merumuskan dua isu hukum di antaranya adalah: Bagaimanakah penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung? Mengapa terdapat faktor penghambat penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan pasir laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung?  Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, Penyidik pada Dit Polairud Polda Lampung, NGO WALHI Lampung, dan Akademisi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, untuk kemudian keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif guna memperoleh simpulan.  Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, bahwa penegakan hukum penambangan pasir laut di Provinsi Lampung berkaitan erat dengan tahap penegakan hukum formulasi, aplikasi, dan eksekusi serta upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Selain itu Peraturan daerah Provinsi No 1 tahun 2018 Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) harus dapat diimplementasikan dengan baik guna penegakan hukum karena sudah cukup mengakomodir kepentingan masyarakat. Kedua, Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum penambangan laut yang berkonflik dengan masyarakat di Provinsi Lampung yang paling dominan yaitu faktor perundang-undangan dan aparat penegak hukumnya itu sendiri yang tidak tegas dalam melakukan penegakan hukum penambangan pasir laut serta implementasi aturan hukum yang sudah ada kurang dijalankan dengan baik sehingga menimbulkan konflik dan tidak berjalannya pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir laut.  Saran dalam penelitian ini adalah mengimplementasikan Perda RZWP3K Provinsi Lampung, memperkuat pengawasan dan pemerintah harus bisa menjamin tidak ada lagi penerbitan izin tambang pasir laut yang tidak sesuai dan tumpang tindih peruntukan sehingga berpotensi menimbulkan konflik-konflik baru serta penguatan kapasitas terhadap aparat penegak hukum.   Kata Kunci:	Penegakan, Penambangan Pasir Laut, Konflik, Masyarakat.    Abstract    Law enforcement against sea sand mining activities in conflict with communities in Lampung Province creates problems, then the impact of sea sand mining permits also overlaps the designation of coastal areas and small islands and may cause high social conflicts and damage to environmental ecosystems, causing disasters. ecological. Thus, the author formulates two legal issues including: the application of the law to sea sand mining in conflict with the community in Lampung Province? Why are there legal inhibiting factors for sea sand mining activities that are in conflict with the community in Lampung Province?    This research uses a normative juridical and empirical juridical approach. Data collection procedures are carried out by literature studies and field studies by conducting interviews with Commission 2 of the Lampung Provincial DPRD, Investigators at Dit Polairud Polda Lampung, NGO WALHI Lampung, and Law Academics at the Faculty of Law, Lampung University. Then all of the data were analyzed qualitatively in order to obtain conclusions.    The results of this study are First, that the law enforcement of sea sand mining in Lampung Province is closely related to the law enforcement stages of formulation, application, and prevention efforts in the context of controlling environmental impacts that need to be carried out by making maximum use of supervision and licensing instruments. In addition, Provincial Regulation No. 1 of 2018 Zoning Plan for Coastal Areas and Small Islands (RZWP3K) must be implemented properly for law enforcement because it is sufficient to accommodate the interests of the community. The most dominant inhibiting factors in law enforcement of marine mining in conflict with the community in Lampung Province are the second factor of the law and its own law enforcement officers who are not firm in enforcing the law on sea sand mining and the implementation of existing laws is not carried out properly. resulting in conflicts and the absence of supervision over sea sand mining activities.    Suggestions in this study are to implement Perda RZWP3K Lampung Province, strengthen supervision and the government must ensure that there are no more marine sand mining permits that are inappropriate and overlapping in designations so that it has the potential for new conflicts and increases the capacity of law enforcement officers.      Keywords: Enforcement, Sea Sand Mining, Conflict, Community.  
date: 2022-04-28
type: Tesis
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65389/1/ABSTRAK%20TESIS%20REFI.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65389/2/Tesis%20Full%20Refi%20Meidiantama.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65389/3/Tesis%20Full%20Tanpa%20Bab%20Pembahasan%20.pdf
identifier:   Refi Meidiantama, 2022011006  (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR LAUT YANG BERKONFLIK DENGAN MASYARAKAT DI PROVINSI LAMPUNG.  Masters thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG.   
relation: http://digilib.unila.ac.id/65389/