%0 Generic %A Bambang Kurniawan, 1816021039 %C UNIVERSITAS LAMPUNG %D 2022 %F eprints:65538 %I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK %T KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 %U http://digilib.unila.ac.id/65538/ %X ABSTRAK KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 Oleh Bambang Kurniawan Perkembangan teknologi di Indonesia sangat pesat pada zaman sekarang. Sehingga teknologi menjadi sebuah kebutuhan yang harus dimiliki setiap orang. Seperti teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan setiap masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Peraturan Gubernur Provinsi Lampung No. 36 Tahun 2020 menciptakan layanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi yang disebut Smart Village. konsep e-government yang dikemas menjadi program Smart Village ini adalah pemberian pelayanan publik yang bersifat good governance. Dimana semua aspek-aspek yang terkandung dalam good governance tercermin dalam e-government. Dalam penelitian kali ini akan di fokuskan pada kesiapan pemerintah desa dalam upaya penerapan program smart village. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan Konsep Kesiapan atau faktor sukses penerapan E-Government dari Indrajit yang dibagi menjadi tiga elemen yaitu: Support, Capacity dan Value. Peneliti melakukan penelitian di 13 atau 10% desa yang menjadi lokus smart village di Provinsi Lampung. Pada indikator pertama yaitu support menunjukan bahwa dukungan dari pemerintah desa, masyarakat maupun Dinas PMDT belum optimal. Kemudian untuk elemen Capacity terkait kapasitas aparatur desa masih ditemukan desa yang masih bermasalah pada kualitas SDM. Ketiga, pada elemen Value dalam penerapan program smart village tentu memberikan manfaat kemudahan pelayanan bagi masyarakat dan pemerintah dengan catatan pemerintah dan masyarakat desa tersebut telah siap dalam pelaksanaan program ini, namun faktanya menunjukan bahwa masih terdapat desa lokus yang belum menerapkan program Smart Village dengan berbagai kendala yang dihadapi. Kata kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Kesiapan Pemerintah Desa. ABSTRACT READINESS OF THE VILLAGE GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF SMART VILLAGE IN LAMPUNG PROVINCE IN 2021 By Bambang Kurniawan The development of technology in Indonesia is very fast today. So that technology becomes a necessity that must be owned by everyone. Such as information technology that can be used by every community for their daily needs. Therefore, the Lampung Provincial Government through Lampung Province Governor Regulation No. 36 of 2020 to create effective and efficient services by utilizing information technology called Smart Village.concept of e-government which is packaged into the Smart Village is the provision of public services that are good governance. Where all aspects contained in good governance reflected in e- government. In this study, the focus will be on the readiness of the village government to implement the smart village. The researcher uses descriptive qualitative research using the concept of Readiness or success factors for the implementation of E-Government from Indrajit which is divided into three elements, namely: Support, Capacity and Value. Researchers conducted research in 13 or 10% of villages that became the locus smart villages in Lampung Province.first indicator, namely support shows that the support from the village government, the community and the PMDT Service has not been optimal. Then for the Capacity related to the capacity of the village apparatus, there are still villages that are still having problems with the quality of human resources. Third, the Value in the implementation of the smart village certainly provides benefits for the convenience of services for the community and government provided that the government and the village community are ready to implement this program, but the facts show that there are still locus villages that have not im plemented the Smart Village with various obstacles faced. Keywords: E-Government, public service, Village Government Readiness.