title: PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL  SEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA   PEMASYARAKATAN DI LAMPUNG  (STUDI  PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A   BANDAR LAMPUNG)     
creator: ANDRI SETIAWAN SAPUTRA,  1512011349
subject: 000 Ilmu komputer, informasi dan pekerjaan umum
subject: 001 Ilmu pengetahuan
description:      Lahirnya gagasan pidana kerja sosial adalah sebagai kritik terhadap pidana  perampasan kemerdekaaan. Pidana penjara dalam sisitem pemidanaan di  Indonesia  berpengaruh terhadap tingginya batas maksimal didalam Lembaga  Pemasyarakatan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah  penerapan sanksi pidana kerja sosial dalam mengatasi batas maksimal lembaga  pemasyarakatan di Lampung, Bagaimanakah konstruksi ideal model pidana kerja  social yang relevan untuk diterapkan dengan perbandingan pidana kerja sosial di  negara lain.   Pendekatan masalah yang digunakan adalah: pendekatan yuridis normatif dan  yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer sengan  melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A Bandar  Lampung dan data sekunder dengan menggunakan analisis kualitatif guna  mendapatkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian.    Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan: Rata–rata lembaga  pemasyarakatan di Provinsi Lampung mengalami tingginya batas maksimal  jumlah penghuni yang disebabkan ketidak efektifnya pidana penjara. Solusi  alternatifnya dengan menggunakan pidana kerja sosial yang telah diformulasikan  dalam konsep Rancangan RUU KUHP Nasional dalam penerapannya berpedoman  pada Pasal 85 RUU KUHP 2019. Konstruksi model pidana Di Indonesia memiliki  kesamaan dengan model pidana di begara lain dengan membandingkan kosntruksi  di negara Inggris,Australia dan Belanda dilihat dari penjatuhan sanksi, jam kerja  serta ada lembaga yang mengawasi.    Saran dalam penelitian ini adalah: Untuk penerapan sanksi pidana kerja sosial  sebaiknya ada dukungan dari pihak-pihak yang terkait baik dari pemerintah  maupun jajaran penegak hukum. Serta sarana prasarana juga harus menunjang dan  diikuti peraturan teknis lainnya dalam penerapan sanksi pidana kerja sosial.      Kata Kunci : Pidana, Kerja Sosial, Batas Maksimal 
publisher: FAKULTAS HUKUM
date: 2022-04-07
type: Skripsi
type: NonPeerReviewed
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65588/1/ABSTRAK.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65588/2/SKRIPSI%20FULL.pdf
format: text
identifier: http://digilib.unila.ac.id/65588/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
identifier:   ANDRI SETIAWAN SAPUTRA, 1512011349  (2022) PRESPEKTIF PENERAPAN SANKSI PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI BATAS MAKSIMAL LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI LAMPUNG (STUDI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS I A BANDAR LAMPUNG).  FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS LAMPUNG.     
relation: http://digilib.unila.ac.id/65588/